Rabu , Juli 28 2021

Fadjroel Sebut Lahan Ibu Kota Baru Tak Ganggu Hutan Primer, Jatam Menyanggah

Juru Bicara Presiden Faddjroel Rachman.

Jakarta (Riaunews.com) – Juru Bicara Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman menyebut lahan seluas 5.600 hektare di kawasan Paser Utara, Kalimantan Timur yang bakal jadi ibu kota negara baru Indonesia tidak akan mengganggu keberadaan hutan primer.

Menurut Fadjroel, lahan seluas 5.600 hektare itu merupakan peralihan dari hutan tanaman industri. Di hutan tersebut, secara rutin dilakukan penanaman dan penebangan pohon.

“Kita sama sekali tidak mengganggu hutan primernya. Sama sekali tidak,” kata Fadjroel dalam dialog yang digelar secara virtual melalui siaran live akun Instagram pribadinya @fadjroelrachman dan akun @stafkhususpresiden_komunikasi, Selasa (20/4/2021).

Ia juga mengatakan total lahan yang akan menjadi ibu kota baru itu seluas 256.000 hektare. Lahan di wilayah itu, kata Fadjroel, telah ditegaskan pemerintah tidak boleh diperjualbelikan.

“Tanah di 256.000 hektare itu tidak lagi diperjualbelikan. itu sudah tidak boleh,” tegasnya.

Di satu sisi, secara terpisah, Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah menyanggah klaim Fadjroel tersebut. Menurutnya pembangunan ibu kota negara baru di Kaltim itu tetap akan berdampak pada kawasan hutan lindung.

Menurut Merah, luasan lahan 5.600 hektare itu merupakan kawasan ring 1 atau yang menjadi inti ibu kota negara baru. Di ring 2 ibu kota negara baru akan memakan lahan seluas 42.000 hektare. Sementara, di ring 3 adalah sisa luasan dari 256.000 hektare.

“Artinya itu tidak hanya 5.600 (hektare), 256.000 hektare,” kata Merah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (20/4) malam.

Ia mengonfirmasi bahwa lahan seluas 5.600 hektare yang disebut akan menjadi kawasan Ibu Kota Negara memang alihfungsi dari hutan tanam industri PT ITCI Hutani Manunggal, milik pengusaha Sukanto Tanoto. Walaupun demikian, pihaknya memprediksi pembangunan ring 1 itu akan tetap berdampak pada beberapa kawasan lindung yang berdekatan dengan area itu.

Salah satunya, kata dia, Teluk Balikpapan yang menjadi ekosistem mangrove sepanjang 17 kilometer.

Teluk tersebut menyimpan keanekaragaman hayati seperti pesut Teluk Balikpapan dan Dugong. Sebanyak 10.000 nelayan juga menggantungkan hidupnya pada ekosistem teluk itu karena menjadi habitat udang, kepiting, dan sebagainya.

“Siapa bilang tidak ada yang terganggu lingkungan di situ. Teluk Balikpapan itu ada di 5.600 (hektar), itu hulunya. Dan itu akan menghancurkan ekosistem mangrove di situ. Belum lagi nanti akan dibuat pelabuhan dan sebagainya,” kata Merah.

Selain itu, sambungnya, kawasan lindung Tahura Bukit Soeharto, Hutan Lindung Sungai Wain, dan Hutan Lindung Sungai Manggar juga akan terdampak karena berada di dekat ring 1 rencana lahan ibu kota negara baru.

Ia mengatakan kawasan-kawasan lindung itu selama ini menjadi sumber air bagi masyarakat Balikpapan.

Pada kondisi normal kata Merah, daerah Balikpapan kerap mengalami kesulitan air bersih. Balikpapan sendiri memang merupakan kawasan pesisir pantai. Jika kawasan konservasi itu terganggu, daerah tersebut akan mengalami krisis air.

“(akan) Krisis. Karena dia kawasan pesisir laut, dekat dengan laut. Jadi dia cadangan air tawarnya cuma dari sungai dan hutan lindung, Sungai Wain, hutan lindung sungai Manggar, dan juga Tahura Bukit Soeharto,” tuturnya.

Selain itu, pembangunan kawasan ring 1 ibu kota negara juga akan berdampak terhadap masyarakat adat Suku Balik yang tinggal di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara dan termasuk dalam area 5.600 hektar.

Suku Balik, Kata Merah, berbeda dengan masyarakat asli Penajam Paser Utara. Mereka telah mendiami kawasan itu sejak sebelum masa kemerdekaan. Secara historis, mereka juga disebut berhubungan dengan daerah Balikpapan.

“Jadi ancamannya terhadap orang-orang Suku Balik. Itu ada di Sepaku, seperti desa Pemaluan. Dan pemerintah nggak pernah mengajak bicara masyarakat ini,” tuturnya.

Sebelumnya, dalam diskusi yang disiarkan langsung via instagram, Juru Bicara Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman enggan membicarakan lebih jauh soal aspek lingkungan hidup. Ia hanya membicarakan topik lingkungan hidup di ibu kota negara baru itu secara umum, seperti akan menjalin komunikasi dengan komunitas pemerhati flora dan fauna di tanah air, serta janji Presiden Jokowi menjadikan tempat itu sebagai penyelamatan flora dan fauna endemik Kalimantan.

Menurut Fadjroel, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang digawangi Siti Nurbaya merupakan pihak yang bertanggung jawab atas sejumlah program tentang lingkungan hidup di Ibu kota negara baru. Dan, sambungnya, KLHK lah yang kemudian lebih layak menjelaskan soal aspek-aspek lingkungan hidup yang dikelola dan dijaga pada rencana proyek ibu kota negara baru di Kalimantan Timur tersebut.

“Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup di IKN nanti aku akan coba mempertemukan teman-teman lingkungan hidup dengan ibu Siti Nurbaya dengan timnya,” ujar Fadjroel.

Dalam diskusi yang sama, pemerhati lingkungan hidup Riyanni Djangkaru berharap dengan adanya ibu kota negara baru di Kalimantan timur, penegakan hukum terhadap pelanggaran kasus agraria di wilayah itu segera diselesaikan.

Salah satunya, kata Riyanni, adalah lubang-lubang bekas galian tambang yang belum ditutup. Ia berharap penegakan hukum terhadap masalah tersebut dilakukan dengan kuat. Ia juga berharap Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kalimantan Timur turut berperan dalam pengembangan ekonomi berbasis lingkungan.

“Harapan besar adalah ketika masih ada pelanggaran-pelanggaran yang belum terselesaikan, misal lubang-lubang bekas tambang belum ditutup itu bisa menjadi lebih kuat penegakan hukumnya,” ujar Riyanni.

Fadjroel mengatakan pihak istana akan segera memasukkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara ke DPR. Hal itu disertai dengan Surat Presiden (Surpres).

“Jadi kami akan segera memasukkan bersama dengan surat dari presiden, insya Allah dalam tiga bulan itu akan bisa selesai,” kata Fadjroel.

Di sisi lain, saat dihubungi secara terpisah, Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah mencurigai pemindahan ibu kota negara baru hanya siasat untuk menarik investasi dan rente.

Menurutnya jika alasan pindah ibu kota adalah karena Jakarta kerap banjir, daerah ibu kota negara baru juga mengalami bencana yang sama. Selain itu, beberapa waktu lalu daerah itu juga mengalami gempa.

“Semua rencana ini konsepnya ngawur, forest city segala macam nggak jelas juga, nggak ada dokumennya, hanya gambar-gambar di slide saja. Enggak ada kajian-kajian, kajian itu nggak dipublikasikan. Masa mengganti kawasan hutan dengan forest city, ya percuma, sama saja,” protesnya.

 
 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: