Minggu , Desember 5 2021

Masyarakat Mandailing Protes, Jenderal Pemberantas PKI Tak Masuk Kamus Sejarah, Tokoh PKI Malah Ada

Nama Jenderal AH Nasution, salah satu tokoh yang paling diincar PKI saat berupaya melakukan kudeta pada 1965, tidak masuk dalam kamus Sejarah Indonesia terbitan Kemendikbud.

Jakarta (Riaunews.com) – Kontroversi Kamus Sejarah Indonesia yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ternyata belum habis.

Setelah di protes Nahdlatul Ulama dan sejumlah lapisan masyarakat, kali ini protes datang dari masyarakat Mandailing Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Mandailing Peduli Identitas (KMMPI).

Menurut mereka Kamus Sejarah tersebut adalah narasi sesat dan menyesatkan bagi memori masa kini dan masa depan.

Demikian masyarakat Mandailing menyikapi Kamus Sejarah jilid I dan II terbitan Kemendikbud, Selasa malam (27/4/2021). Rilis disebarkan KMMPI lewat tiga jurubicaranya, Syahrir Nasution (deklarator KMMPI), Imsar Muda Nasution (sejarawan Mandailing), dan Ali Sati Nasution (jurnalis senior).

KMMPI menyampaikan, masyarakat Mandailing asal Sumatera Utara memiliki tokoh-tokoh penting yang juga telah berperan penting dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia, dan beberapa namanya belum disebutkan secara proporsional di dalam Kamus Sejarah tersebut, seperti SM Amin Nasution, seorang tokoh Sumpah Pemuda 1928, pernah menjadi Gubernur Sumatera Utara dan Riau, dan sekarang sudah diangkat jadi Pahlawan Nasional.

Lalu, Zulkifli Lubis yang dikenal sebagai Bapak Intelijen karena dianggap sebagai peletak dasar berdirinya Badan Intelijen di Indonesia.

Dan, Jenderal Besar Doktor Haji Abdul Haris Nasution, tokoh pengaman Pancasila, penyelamat bangsa dari berbagai macam pemberontakan pada masa awal bangsa ini didirikan. Tokoh penting dalam peristiwa Bandung Lautan Api ketika sekutu masuk ke Indonesia, serta tokoh penting dalam peletak dasar perang gerilya.

Jenderal Nasution merupakan KASAD yang terlama di Indonesia. Dia pendiri Divisi Siliwangi, Panglima Pulau Jawa dan salah satu pencipta perang gerilya kaliber dunia. Dia berperan untuk memberantas pemberontakan PKI di Madiun, RMS, DI/TII di berbagai daerah, PRRI/Permesta dan G30S.

Sebagai Ketua MPRS, Jenderal Nasution pernah melantik Presiden Soeharto dan mempunyai peran dalam melarang ideologi Komunis di Indonesia.

“Itulah sebabnya kenapa rumah pribadinya dijadikan museum,” ujar jurubicara KMMPI dalam rilis mereka.

Menurut KMMPI, jika kriteria pemilihan tokoh sejarah dalam buku Kamus Sejarah Indonesia adalah mereka yang berperan historis dalam pembentukan negara (jilid 1) dan pembangunan negara (jilid 2), sesungguhnya masih banyak tokoh asal Mandailing yang layak dimasukkan ke dalam buku tersebut. KMMPI siap serahkan datanya ke Kemendikbud.

Dengan demikian, KMMPI menyayangkan tidak dimasukkannya nama-nama tokoh asal Mandailing ke dalam kamus sejarah yang diterbitkan Kemendikbud.

“Dan karena itu, dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan agar Kemendikbud untuk meminta maaf, menarik segera buku tersebut dari peredaran, serta merevisi buku tersebut sesuai porsi yang seadil-adilnya bagi para pejuang dan tokoh bangsa,” demikian penutup rilis tersebut.

Awal mulai terbit, kalangan Nahdliyin sudah memprotes keras Kamus Sejarah Indonesia terbitkan Kemendikbud. Buku kamus itu dinilai menyeleneh karena menghilangkan tokoh pendiri Nahdlatul Ulama KH. Hasyim Asy’ari.

Selain itu, sejumlah tokoh-tokoh komunis seperti Henk Sneevliet dapat ditemukan dalam kamus di halaman 87. Sneevliet adalah pendiri Indische Social-Democratische Vereniging (ISDV), organisasi beraliran kiri yang menjadi partai komunis pertama di Asia.

Selain itu, ada pula profil Darsono atau Raden Darsono Notosudirjo yang ditemukan pada halaman 51. Ia adalah tokoh Sarekat Islam (SI) yang pernah menjabat sebagai Ketua Partai Komunis Indonesia pada 1920-1925.

Ada pula profil Semaoen ditemukan di halaman 262. Semaoen menjabat Ketua Partai Komunis Indonesia yang semula bernama ISDV. Ia juga dikelan sebagai aktivis komunis dan pimpinan aksi PKI 1926.

Selanjutnya ada profil Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit yang juga pernah menjabat sebagai ketua Partai Komunis Indonesia. Profil DN Aidit ditemukan pada Kamus Sejarah Indonesia halaman 58.

Mereka tersinggung dan meminta Kemendikbud merevisinya.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid sebelumnya mengatakan, buku Kamus Sejarah Indonesia sudah dan akan ditarik. Pihaknya siap mereview dan menyempurnakan buku itu kembali.***

 
 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: