Selasa , Mei 18 2021

Pemko Pekanbaru Akan Swastanisasi Pasar Cik Puan, Dewan Menolak

Pasar Cik Puan
Kondisi Pasar Cik Puan Pekanbaru yang telah lama terbengkalai.

Pekanbaru (Riaunews.com) – Rencana Pemerintah Kota Pekanbaru yang akan menswastanisasi pengelolaan Pasar Cik Puan mendapat penolakan dari anggota DPRD Pekanbaru, Ruslan Tarigan.

Politisi PDI Perjuangan ini berpendapat, jika diserahkan ke pihak ketiga, dirinya meyakini harga sewa kios akan mahal dan akan menyulitkan para pedagang.

“Ini sama saja membunuh pedagang, jangan sampai karena pedagang tak sanggup menyewa kios, para kapitalis-kapitalis bermain,” jelasnya.

Mengingat bangunan Pasar Cik Puan tersebut sudah mangkrak selama bertahun-tahun, Ruslan meminta sebelum diserahkan kepada pihak ketiga, Pemko Pekanbaru harus melakukan audit terlebih dahulu untuk mengetahui apakah bangunan tersebut masih layak pakai atau tidak.

“Mana tau sudah mau roboh, jangan tiba-tiba diteruskan tapi tiba-tiba ambruk. Nanti rakyat lagi yang jadi korban, uang digelontorkan sebagaimana dengan amanat undang-undang mensejahterakan rakyat,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru segera membangun Pasar Cik Puan yang terbengkalai beberapa tahun belakangan. Rencana ini setelah ada kesepakatan penyerahan aset dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

“Insya Allah kita akan segera membentuk tim. Di samping kita secara interaktif serah terima dari Pemprov Riau. Ada beberapa aset Pemprov ke Pemko, begitu juga sebaliknya aset Pemko ke Pemprov, Total semuanya sekitar Rp80 miliar lebih,” kata Walikota Pekanbaru Firdaus, Selasa (27/4/2021).

Lanjutnya, aset yang dari Pemprov ke Pemko, selain taman, jaringan jalan, kemudian juga bangunan termasuk juga pasar Cik Puan. Sedangkan aset yang dari Pemko ke Pemprov, ada balai budaya yang di Jalan Sudirman.

“Ke depan kita mau segera untuk melakukan penataan pembangunan di Pasar Cik Puan,” kata Walikota.

Polanya, lanjutnya, dari awal, Pemko sudah menyampaikan, akan menggunakan investasi dari dunia usaha. Dari pihak ketiga. “Kita berusaha dan berupaya untuk tidak menggunakan dana pemerintah. Baik APBN maupun APBD,” jelasnya.

Kata Walikota, dengan pola kerjasama dunia usaha, pihak ketiga. Ini akan lebih minim anggaran di tengah perekonomian yang sulit. “Kalau kita tunggu dana pemerintah tentu ini juga akan lama,” jelasnya.

Pembangunan ini akan segera direalisasikan. Kata Walikota, pembangunan akan dimulai sebelum masa jabatannya habis pada tahun depan.

“Ini akan simultan nanti. Tentu kita siapkan semua sesuatu. Mulai kajian pola yang mau kita pakai. Mudah-mudahan, kita rencanakan itu bisa. Setahun ini Insyaallah bisa,” jelasnya.***

Sumber: Cakaplah

 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: