Usul TP3 Soal Pengusutan Tragedi KM 50 Ditolak Mabes Polri

Rekonstruksi penangkapan 6 Laskar FPI oleh pihak Polri yang berujung kematian kesemua pemuda tersebut. (Foto: Suara.com)

Jakarta (Riaunews.com) – Kabag Penum Mabes Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan menegaskan tidak semua penyidik dapat mengusut kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek.

Itu disampaikan usai Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) mengusulkan agar Bareskrim melibatkan mantan-mantan penyidik KPK.

“Jadi diatur dalam KUHAP, penyidik pidana itu siapa. Jadi tidak bisa seseorang ‘yaudah saya mau jadi penyidik’ tidak bisa, semua diatur di dalam KUHAP,” tegas Ramadhan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (7/4/2021), dilansir Republika.co.id.

Namun, kata Ramadhan, jika sifatnya memberikan masukan atau sebagai saksi maka itu diperbolehkan. Bahkan pihaknya, membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan kesaksian terkait adanya dugaan pelanggaran HAM dalam kasus kematian Laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek.

“Kalau untuk melibatkan diri sebagai saksi itu sudah diatur dalam pasal 184 untuk melibatkan diri untuk membantu pengungkapan tentunya memberikan alat bukti yang sah tadi,” ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga anggota Polda Metro Jaya sebagai tersangka dengan kasus pelanggaran HAM atas tewasnya empat Laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek. Awalnya tiga orang tersebut berstatus sebagai terlapor, dan satu diantaranya telah meninggal dunia akibat kecelakaan.

“Pada hari Kamis kemarin, penyidik telah melaksanakan gelar perkara terhadap peristiwa KM 50 dan kesimpulan dari gelar perkara yang dilakukan maka status dari terlapor tiga tersebut dinaikkan menjadi tersangka,” ungkap Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (6/4).

Kemudian, kata Rusdi, untuk salah satu tersangka berinisial EPZ yang telah meninggal dunia terlebih dulu maka penyidikannya diberhentikan. Keputusan pemberhentian ini berdasarkan pasal 109 KUHAP. Namun Rusdi memastikan penyidik untuk dapat menuntaskan kasus KM 50 ini secara profesional, transparan dan akuntabel.

“Jadi kelanjutannya, terdapat dua tersangka anggota yang terlibat dalam peristiwa KM 50. Oleh karena itu pada rekan-rekan sekalian kita tunggu saja,” tutur Rusdi. ***

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: