Pengangkatan Megawati Sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN Dinilai Bertentangan dengan Prinsip Akademik

Jakarta (Riaunews.com) – Dewan Penasihat Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Herlambang P. Wiratraman mengatakan sama sekali tak terkejut dengan penempatan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Herlambang mengatakan, KIKA sejak awal sudah membaca arah kepentingan politik untuk menempatkan sains di bawah kekuasaan.

“Rencana yang disampaikan Pak Kepala BRIN itu sama sekali tidak mengejutkan,” kata Herlambang kepada Tempo, Sabtu, 1 Mei 2021.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko sebelumnya mengatakan Megawati akan menjadi Ketua Dewan Pengarah di lembaganya. Handoko mengatakan fungsi Ketua Dewan Pengarah BRIN nantinya menjadi pagar aktivitas keilmuan agar tetap berlandaskan ideologi Pancasila.

Herlambang menilai tak ada relevansi menempatkan Dewan Pengarah BPIP sebagai Dewan Pengarah BRIN. Kecuali, kata dia, lembaga riset dan inovasi itu dibentuk untuk melayani kekuasaan dan bukannya didorong berani kritis terhadap kekuasaan.

“Apa yang kita saksikan hari ini justru bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan akademik karena potensinya otoritas kekuasaan akan banyak campur tangan,” kata Herlambang.

Herlambang juga berpendapat ditempatkannya Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN justru merupakan kemunduran. Dengan kapasitas politik Megawati yang begitu besar dalam rezim kekuasaan hari ini, kata Herlambang, bukan tidak mungkin ada intervensi kekuasaan atau partai penguasa dalam strategi atau implementasi riset Indonesia ke depannya.

“Intervensi kekuasaan bahkan intervensi selevel parpol PDIP yang berkuasa hari ini sangat mungkin besar pengaruhnya di pelaksanaan atau implementasi riset-riset, strategi riset di Indonesia,” ujar dia.

Berikutnya, Herlambang menilai ada persoalan paradigmatik dari pandangan Megawati mengenai lembaga riset. Ia merujuk pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan itu yang pernah menyebut upaya pengembangan lembaga riset yang otonom adalah untuk membumikan Pancasila. Ucapan itu disampaikan Megawati dalam HUT ke-46 PDI Perjuangan di Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 10 Januari 2019 lalu.

Menurut Herlambang, lembaga riset semestinya untuk memperkuat dan mengutamakan sains. Ia menilai tujuan membumikan Pancasila lewat lembaga riset justru menyerupai tindakan pemerintah Orde Baru.

“Saya kira pikiran itu lebih cocok atau paralel seperti masa rezim otoritarian Soeharto yang seolah-olah semuanya serba Pancasila, pembangunan Pancasila, pers Pancasila, kan gitu ya, nah ini riset Pancasila,” kata dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini soal penunjukan Megawati sebagai Dewan Pengarah BRIN.***