Jumat , September 17 2021

Teror Impor Kian Horor

Alfiah S,Si.

Oleh: Alfiah, S.Si

Tampaknya Indonesia negara yang menjadi sasaran empuk berbagai produk impor. Bukan karena negeri ini tidak mampu memproduksi kebutuhan dalam negeri, namun karena ketidakberdayaan negeri ini menghadapi tekanan negara-negara lain. Setelah masuknya impor kedelai, garam, jahe, dan berbagai produk impor lain, kini negeri ini harus bersiap-siap digempur oleh impor ayam.

Ironis memang, adanya gempuran ayam impor bukan karena kekurangan pasokan dalam negeri, namun karena ada kewajiban dari Indonesia untuk memenuhi tuntutan setelah kalah gugatan dari Brasil di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). (cnbcindonesia.com, 24/4/2021). Ternyata bukan hanya Brasil, sekitar 14 negara juga sudah siap mengekspor daging ayam ke Indonesia sebagai buntut kekalahan pemerintah menghadapi gugatan Brasil di sidang WTO. (tirto.id, 29/10/2020).

Hal ini tentu menjadi teror yang menakutkan bagi peternak ayam dalam negeri. Bagaimana tidak? Nasib peternak ayam dalam negeri akan kian terpuruk dengan membanjirnya ayam impor yang murah meriah. Konsumen tentu akan memilih produk yang murah. Apalagi di tengah kondisi pandemi saat ini. Namun buntutnya akan menyebabkan matinya usaha peternak ayam lokal dan menambah tingginya pengangguran.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memang sempat mengungkapkan bahwa Indonesia masih melakukan negosiasi dengan Brasil terkait pembukaan impor daging ayam potong dari negara tersebut. Namun negosiasi ini bukanlah untuk menghalangi masuknya impor. Karena yang tengah dilakukan hanyalah tahap pelaporan kepatuhan terhadap keputusan WTO. Yakni untuk memenuhi hal-hal yang memang belum dipenuhi oleh Indonesia. Ini artinya impor ayam dipastikan tetap terjadi.

Sangat tepat memang, jika perdagangan internasional juga disebut arena persaingan bebas. Negara-negara dengan ekonomi lemah, menengah dan maju, bersaing menjadi satu tanpa membedakan kekuatannya. Jelas, negara-negara dengan ekonomi lemah, pasti kalah dengan negara ekonomi maju. Negara maju bisa dengan mudah menguasai pasar. Tak hanya pasar di dalam negerinya, tapi juga pasar di negara lain.

Keberadaan impor, jelas menunjukkan makin berlepas tangannya penguasa untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya pangan di dalam negeri. Faktanya, adanya produk pangan impor tidak berdampak positif pada distribusi bahan pangan bagi rakyat. Yang ada, rakyat yang sudah miskin akan makin miskin. Mereka tetap berjuang sendiri untuk mencari nafkah tanpa ditanggung sedikit pun oleh negara. Sementara yang sudah menjadi konglomerat malah makin kaya.

Jadi terjawab sudah, adanya skema impor itu untuk siapa. Yang pasti bukan untuk rakyat kalangan umum. Tapi apa mau dikata, rente impor sudah terlanjur dinikmati kelezatannya oleh semua pihak yang berkepentingan.

 

Islam Memberi Solusi

Hal ini berbeda dengan pandangan Islam. Dalam Islam, untuk mewujudkan kedaulatan pangan serta kesejahteraan bagi rakyat dan peternak, kuncinya terletak pada visi kemandirian negara dan politik ekonomi yang benar yang dijalankan oleh pemerintah yang benar.

Islam meyakini bahwa seorang pemimpin/penguasa adalah pengurus urusan rakyatnya. Ini sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Rasulullah saw. juga bersabda, “Sesungguhnya seorang imam (pemimpin) adalah perisai, orang-orang berperang dari belakangnya dan menjadikannya pelindung, maka jika ia memerintahkan ketakwaan kepada Allah ‘azza wa jalla dan berlaku adil, baginya terdapat pahala dan jika ia memerintahkan yang selainnya maka ia harus bertanggungjawab atasnya.” (HR Al-Bukhari, Muslim, An-Nasai, dan Ahmad).

Bahkan Allah Swt. juga telah melarang dengan tegas intervensi pihak asing atas kaum muslimin. Sebagaimana firman-Nya, “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.” (QS An-Nisaa [04]: 141).

Dalam Islam, negara akan menjamin keberlangsungan sektor peternakan ayam. Di aspek hulu, negara menjamin iklim peternakan yang kondusif, menyediakan kawasan khusus peternakan, menjamin rantai pasokan pakan, riset dan teknologi produksi ternak dan pakan, obat-obatan, bahkan menjamin ketersediaan modal usaha peternakan.

Kondisi ini tentu akan sangat menunjang swasembada hasil ternak hingga bisa mencapai surplus. Di samping itu di aspek hilir, negara juga menjamin iklim ekonomi dan distribusi pasokan yang kondusif bagi sektor ekonomi produk peternakan, baik produk segar, beku, maupun olahan. Negara juga akan melaksanakan mandat penyediaan bahan pangan pokok dan sumber nutrisi bagi rakyat banyak dengan tingkat pemenuhan hingga individu per individu.***

Penulis Merupakan Pengamat Pendidikan dan Sosial Ekonomi Islam

 
 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: