Selasa , Juli 27 2021

Kebun Sawit PT Agro Abadi Tidak Memiliki HGU, Ini Kata Kadis LHK Provinsi Riau

Kadis LHK Provinsi Riau Murod

Pekanbaru (RiauNews.com)-Sejak beroperasi pada tahun 2006 lalu lahan kebun kelapa sawit PT Agro Abadi anak PT Panca Eka Bina Plywood Industri (PEBPI) tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU).

Namun perusahaan milik Ngadimin ini berbekal Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dikeluarkan oleh Bupati Kampar yang saat itu dijabat oleh Jefri Noer, dengan leluasa menguasai kawasan Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) pola transmigrasi PT Rimba Seraya Utama (RSU) yang juga anak PT PEBPI.

Lahan PT RSU dari total 12.000 hektar, seluas 4500 hektar disulap PT Agro Abadi menjadi kebun kelapa sawit.

Hingga saat ini pemerintah tidak berani menertibkan kebun kelapa sawit ilegal tanpa HGU tersebut. Padahal sudah berkali-kali media dan LSM menyuarakan agar PT Agro Abadi ditertibkan namun seolah-olah pemerintah dan aparat hukum tutup mata.

Dinas Lingkungan Hidup (LHK) Provinsi Riau mengatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menindak PT Agro Abadi selama ini karena telah memiliki IUP yang dikeluarkan oleh Pemkab Kampar.

“Memang Lahan kebun kelapa sawit berada di HPHTI PT RSU namun PT Agro memiliki IUP, terlepas bagaimana IUP itu didapat yang jelas mereka telah memiliki izin,” kata Kabid Penaatan dan Penataan Hutan DLHK Provinsi Riau Almawen saat mendampingi Kadis LHK Murod, berdiskusi terkait lahan PT RSU, Ahad (20/6/2021).

Dirinya tidak mau berkomentar panjang terkait kenapa PT Agro Abadi yang tidak memiliki lahan namun bisa mendapatkan IUP dengan luas 4.500 hektar di atas lahan HPHTI Transmigrasi milik PT RSU.

“IUP ini berdasarkan Keputusan Bupati Kampar No. 430 tahun 2006 tgl 4 September 2006, yang saat itu dijabat oleh Jefri Noer, kenapa bisa terbit IUP tentunya Pemkab Kampar yang tahu,” katanya.

Sementara itu Murod mengatakan sejak tahun 2014 HPHTI PT RSU yang diatasnya berdiri kebun kelapa sawit mulai diubah menjadi kawasan APL oleh Kementerian LHK melalui proses Timdu tentang perubahan kawasan hutan, hingga kemudian terbit SK.673/2014, SK.878/2014, dan SK.903/2016 Tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau bahwa dari luas areal PT Rimba Seraya Utama 12.600 Ha berubah menjadi APL seluas 4.943 Ha.

Kemudian dilanjutkan Penataan Batas areal PT Rimba Seraya Utama dan batas fungsi kawasan hutan pada tahun 2018 dengan luas 4.900 Hektar dari luas awal 12.600 Hektar.

“Berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tgl. 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, areal Kebun Kelapa Sawit PT Agro Abadi telah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL),” jelasnya.

Diakui Murod selama ini kebun kelapa sawit PT Agro Abadi beroperasi tanpa HGU dan untuk menindaknya saat ini harus berdasarkan UU Cipta Kerja. ” Terhadap kebun-kebun ilegal yang berdiri di kawasan hutan tentunya DLHK tidak akan tinggal diam. Akan kita tindaklanjuti sesuai dengan UU Cipta Kerja,” terangnya.

Murod berpesan kepada penggiat lingkungan, mahasiswa agar memahami mana yang menjadi kebijakan dan  kewenangan DLHK Provinsi Riau, Kemen LHK dan Disbun.

“Jangan yang selalu menjadi sasaran DLHK Provinsi Riau, soal perubahan kawasan hutan itu kewenangan Kemen LHK, soal IUP  soal HGU, kita juga yang jadi sasaran protes padahal bukan kita yang mengeluarkan,” imbuhnya.***

 

Pewarta : Edi Gustien

 
 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: