Selasa , Juli 27 2021

Aneh Kadis LHK Provinsi Riau Tidak Tahu Surat Dirjen Gakum KLHK Tentang Kebun Ilegal Gulat CS

Suasana diskusi tentang kebun kelapa sawit ilegal milik Gulat Manurung CS di ruang fraksi PAN DPRD Riau yang ditaja oleh anggota FPAN Mardianto Manan.

Pekanbaru (RiauNews.com)-Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK), Provinsi Riau, Murod mengaku tidak mengetahui adanya surat dari Dirjen Penegakkan Hukum (Gakum) Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LHK) yang menyatakan kebun kelapa sawit milik Gulat Medali Emas Manurung, Asiong dan Yungdra di Kabupaten Kuansing Provinsi Riau terbukti berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

“Saya baru tahu ada surat ini,” kata Kadis LHK Provinsi Riau, Murod saat berdiskusi di ruang fraksi PAN DPRD Riau terkait persoalan kehutanan dan kebun ilegal di Provinsi Riau, bersama anggota Fraksi PAN Mardianto Manan, aktifis lingkungan, Yayasan Riau Hijau Wacth (YRHW) serta media riaunews.com, Jumat (18/6/2021).

Dijelaskannya surat Dirjen Gakum KLHK tersebut dikeluarkan pada Januari tahun 2019, sedangkan dirinya baru menjabat Kadis LHK Provinsi Riau hingga saat ini baru 6 bulan lamanya.

“Jadi yang mungkin lebih mengetahui persoalan ini Gakum LHK Provinsi pak Agus Haryoko,” kata Murod.

Agus Haryoko yang juga Kasi Gakum LHK Provinsi Riau juga mengaku tidak mengetahui perihal surat tersebut.

“Saya pada bidang penindakan sedangkan surat terkait pengaduan bukan pada saya,” kata Agus.

Terkesan membela bawahanya Murod mengatakan penanganan kasus kebun ilegal ini sebelumnya telah ditangani oleh tim Satgas Terpadu yang terdiri dari Gakum DLHK Provinsi Riau, Polda Riau, Kejaksaan Tinggi Riau Danrem pada tahun 2019, namun belum maksimal karena keterbatasan waktu.

“Pada tahun 2020 terbit UU Cipta Lapangan Kerja, kondisi membuat tim tidak bisa lagi bekerja akibat munculnya UU ini,” terangnya.

Adalah hal yang aneh jika Agus tidak mengetahui surat tersebut padahal Agus juga masuk di tim terpadu pemberantasan kebun ilegal bentukan Pemprov Riau dan telah menyegel beberapa kebun ilegal milik individu.

Hal ini menjadi tanda tanya bagi Mardianto Manan dan mantan akademisi ini berniat akan mengundang mantan Kadis LHK sebelum dijabat oleh Murod.

” Ini perlu dipertanyakan kepada Kadis LHK yang lama,” ujarnya.

Namun anggota komisi IV DPRD Riau ini berterimakasih kepada Murod yang telah datang menemuinya terkait komentarnya di media riaunews.com beberapa waktu lalu.

Sebelumnya Mardianto Manan telah menggelar diskusi dengan YRHW dan media, terkait kebun ilegal Gulat CS ini, dan politisi PAN ini mengeluarkan pernyataan sangat keras terkait kinerja DLHK Provinsi Riau dan berujung pada datangnya Kadis DLHK Provinsi Riau Murod bersama Sekretaris DLHK dan Kasi Gakum untuk berdiskusi.***

 

Pewarta: Edi Gustien

 
 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: