Senin , Agustus 2 2021

Kebutuhan Pokok Kena Pajak, Menambah Berat Beban Rakyat

Nelly, M.Pd.

Oleh: Khadijah Nelly, M.Pd.

Miris! Kembali kebijakan yang tak berpihak pada rakyat akan diberlakukan oleh pemerintah. Betapa tidak, pemerintah kembali berencana akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok (sembako) yang penting bagi kebutuhan rakyat seperti beras, gula, minyak goreng, telur, daging dan lainnya. Rencana tersebut tertuang dalam revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Hal ini jelas mendapat respon dan kritikan dari berbagai pihak dan menolak kebijakan tersebut.

Seperti dilansir dari suara.com, tanggapan tersebut datang dari Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati. Dia menilai jika langkah itu berpotensi makin memberatkan kehidupan masyarakat bawah dan kontraproduktif dengan upaya pemerintah menekan ketimpangan melalui reformasi perpajakan dalam revisi UU KUP. Senada dengan itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyebut, pengenaan PPN pada kebutuhan sembako lebih banyak menimbulkan mudarat atau kerugian pada masyarakat.

Anwar mengatakan, 50 juta orang bisa menjerit akibat ke kebijakan pengenaan PPN. Sebab, mereka tak lagi mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Apabila ini terjadi, akan tingkat kesejahteraan masyarakat akan menurun. Kesehatan masyarakat, termasuk anak-anak, juga terancam kekurangan gizi dan stunting (10/6/2021).

Sementara itu Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) memprotes rencana pemerintah menjadikan kebutuhan pokok sebagai objek pajak. Rencana ini tertuang dalam perluasan objek pajak PPN dan diatur dalam revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketua Umum Ikappi Abdullah Mansuri meminta pemerintah membatalkan wacana masuknya sembako ke dalam barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Ikappi mencatat saat ini pedagang pasar mengalami penurunan omzet lebih dari 50 persen. Di samping itu, pemerintah juga belum bisa menjaga stabilitas bahan pangan (Kompas.com, 10/6/2021).

Ya, mengenakan pajak terhadap barang kebutuhan pokok jelas akan membebani rakyat, sebab harga sembako saat ini saja sudah mahal akibat harga selalu naik, jika dikenalan PPN pastinya harga akan jadi semakin tinggi. Artinya beban rakyat semakin bertambah, apalagi saat ini usaha dan pendapatan masyarakat menurun di tengah pandemi Covid-19. Lalu ketika pendapatan masyarakat menurun, sembako akan dikenakan PPN oleh pemerintah, ini akan sangat memukul masyarakat lapis bawah, terutama masyarakat miskin yang jumlahnya selama Covid-19 mungkin sudah mencapai 30 juta orang.

Seharusnya pemerintah bisa mempertimbangkan banyak hal sebelum menggulirkan kebijakan tersebut. Seharusnya pemerintah justru menambah objek barang tak kena pajak yang merupakan kebutuhan masyarakat kelas bawah. Harusnya penting untuk pemerintah agar memberikan harga-harga jadi turun dan masyarakat yang paling terdampak pandemi covid-19 bisa membaik kondisi perekonomiannya. Jangan malah dibikin naik, di saat daya beli dan ekonomi masyarakat sedang susah. Mengurus dan memberikan kemudahan serta kesejahteraan bagi rakyat adalah tanggungjawab negara, maka semestinya setiap kebijakan harus memihak dan memperhatikan kebutuhan rakyat.

Namun, berharap pada sistem di negeri ini yang telah mengadopsi sistem kapitalisme neoliberal, maka pajak adalah sesuatu yang menjadi andalan utama pemasukan negara. Alih-alih berpikir memudahkan kehidupan rakyat, para penguasa justru terus berusaha mencari jalan apa yang bisa dipalak dari rakyat.

Apalagi kondisi kas negara memang sudah tak sepadan dengan beban, selalu saja negara dalam kondisi merugi dan kekurangan dana. Akhirnya semua cara untuk menambah pendapatan, ditempuh. Ironisnya, pajak pada rakyat yang diprioritaskan hingga berutang dan terus berutang. Sampai-sampai, indonesia nyaris tenggelam dalam kubangan utang yang mengancam kedaulatan. Padahal masih banyak cara lain untuk menambah pendapatan negara, apalagi negeri ini Allah anugerahkan kekayaan alam yang melimpah ruah.

Harusnya sumber daya alam inilah yang dikelola oleh negara, untuk sebesar-besarnya memenuhi kebutuhan negara dan rakyat. Mirisnya, justru kekayaan alam negeri malah diserahkan pada asing dan aseng atas nama investasi.

Lantas bagaimana seharusnya penguasa dan pengelolaan pajak?

Pengelolaan negara hari ini jelas berbeda jika ditelaah dengan sistem warisan baginda nabi Muhammad SAW yaitu Islam. Islam mengamanahkan rakyat kepada penguasa dan negara agar di urus dengan penuh tanggungjawab dan kasih sayang. Dan keduanya akan terwujud, manakala negara dan penguasa konsisten menerapkan hukum-hukum Islam seluruhnya dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi dan pengelolaan segala bidang.

Sistem ekonomi Islam, nyatanya berbeda jauh dengan sistem kapitalisme neoliberal. Pilarnya yang benar, yakni akidah Islam yang berasal dari Allah SWT, telah melahirkan seperangkat aturan yang juga pasti benar dan akan memberikan solusi atas seluruh permasalahan kehidupan. Termasuk masalah tata kelola kekayaan negara, penyelenggaraan pembangunan dan bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Islam pun dengan tegas mengatur soal kepemilikan kekayaan alam negara. Semua sumber kekayaan alam yang tak terbatas, ditetapkan sebagai milik rakyat. Dan negara wajib menjaga dan mengelolanya demi kepentingan rakyat, tak boleh menyerahkannya kepada siapapun baik individu, swasta apalagi pihak asing. Begitupun Islam melarang transaksi ribawi, termasuk utang-utang berbasis riba. Sehingga negara, tak akan pernah terpikir menyelesaikan soal anggaran keuangannya dengan berutang ribawi, apalagi kepada asing.

Sebab dengan adanya utang apalagi kepada asing, hal ini justru akan membuka jalan penguasaan orang kafir terhadap negeri ini yang jelas diharamkan. Dalam Islam Negara justru akan memaksimalkan semua pos-pos pendapatan yang halal sebagaimana ditetapkan oleh aturan Islam. Dan pos-pos pendapatan negara itu sejatinya akan sangat melimpah ruah, baik dari pengelolaan kekayaan milik umat, maupun dari pos yang lainnya sebagaimana ditetapkan syara, seperti berupa fai, kharaz, dan lain-lain.

Semua pos itulah yang akan dimanfaatkan oleh negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat maupun dalam penyelenggaraan pembangunan. Negara tak akan menjadikan utang atau pajak sebagai item pendapatan negara sebagaimana dalam sistem kapitalisme neoliberal hari ini. Dalam situasi sulit di mana pendapatan negara benar-benar mengalami defisit, maka negara tak akan serta merta mengambil opsi pajak. Negara terlebih dulu akan melakukan penataan atau pemetaaan terkait mana pengeluaran yang urgen dan belum urgen dilakukan.

Jika masih dalam kondisi kekurangan, maka negara akan memaksimalkan seluruh potensi umat, apakah dengan mendorong semangat berkorban dari rakyat, termasuk melalui mekanisme pembiayaan dengan berutang kepada rakyat yang berkelebihan harta. Adapun pajak, maka negara hanya akan menempatkannya pada opsi terakhir. Itupun dengan konsep yang berbeda jauh dengan pajak dalam sistem kapitalis neoliberal.

Pajak dalam Islam hanya memiliki satu fungsi, yakni fungsi stabilitas dan bersifat insidental. Dia hanya dipungut saat kas negara kosong dan dipungut dari orang-orang kaya yang beragama Islam saja. Jadi tidak dikenakan pada seluruh warga negara sebagaimana yang terjadi sekarang. Dan manakala problem kekosongan kas negara tadi sudah teratasi, maka pajak pun harus dihentikan. Dengan demikian, pajak dalam Islam, tidak akan dirasakan sebagai bentuk kezaliman. Bahkan pajak, akan dipandang sebagai bentuk kontribusi warga negara yang berkelebihan harta atas urusan umat yang berimplikasi pahala dan kebaikan.

Demikianlah begitu tergambar indahnya aturan Islam tentang pengelolaan negara dan kepemimpinan. Terlihat jelas bagaimana hubungan antara rakyat sebagai pihak yang wajib dilayani negara dan betapa mulianya pemimpin dalam Islam yang menomorsatukan rakyat untuk diurusi. Ketakwaan yang tersemat pada rakyat dan pemimpin adalah buah penerapan sistem Islam yang agung, hingga telah terbukti mampu menghantarkan umat ini pada taraf kehidupan yang gemilang. Bahkan sejarah telah membuktikan dengan sistem Islam menjadikan umat Islam sebagai pemimpin dunia dengan peradaban emas selama kurang lebih 14 abad lamanya.

Tidakkah kita menginginkannya kembali?

Wallahu’lam bis showab***

Penulis merupakan Akademisi dan Pemerhati Sosial Masyarakat

 
 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: