Jumat , Juli 30 2021

Surat Dirjen Kemen LHK Terkait Kebun Ilegal Gulat Manurung CS Diabaikan Murod, DPRD Riau Meradang

Anggota DPRD Riau, Mardianto Manan.

PEKANBARU (RiauNews.com)-Anggota DPRD Riau Mardianto Manan berang atas sikap Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) Provinsi Riau yang tidak menanggapi surat dari Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakum LHK) Kementerian LHK atas lahan kebun kelapa sawit ilegal yang dimiliki oleh Gulat Manurung, Asiong dan Ayundra seluas ribuan hekar di Kabupaten Kuansing.

” Hebat betul Kadis LHK Riau ini sampai-sampai surat dari Dirjen Gakum Kementrian LHK ia abaikan,” kata Mardianto dengan nada tinggi, saat berdiskusi dengan Ketua Yayasan Riau Hijau Whact, Tri Yusteng Putra SHut, Rabu (16/6/21).

Menurut politisi PAN ini, tidak ada alasan bagi Kadis LHK Murod untuk tidak menindaklanjuti surat Kementrian LHK tersebut, karena dalam surat tersebut jelas kebun milik Gulat, Yungdra, Asiong, dan Ationg berada dalam kawasan hutan,” Kadis LHK harus segera mengeksekusi lahan kebun kelapa sawit ilegal tersebut,” ujarnya.

Jika tidak lanjut politisi kelahiran Pangean Kabupaten Kuansing ini, tindakan pejabat Kadis LHK Provinsi Riau dari tahun 2019 hingga dijabat oleh Murod bisa disebut pembangkangan terhadap perintah negara melalui Kemen LHK, “Untuk itu Gubernur Riau harus mengganti Kadis LHK kepada pejabat yang benar bukan yang pembangkang,” tegasnya.

Lanjut mantan Akademisi ini, jika alasan Kadis LHK tidak menindaklanjuti karena sudah ada UU Cilaka, itu merupakan jawaban yang mengada-ada,” UU Cilaka itu berlaku pada tahun ini sementara surat dari Kemen LHK pada tahun 2019. Jadi jangan UU yang jadi alasan, ” imbuhnya

 

 
 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: