Selasa , Oktober 19 2021

Ingin Cabut IPK dan IUP PT WSSI, Silahkan Tempuh Jalur Hukum

Penasehat Hukum (PH) PT WSSI DR Yudi Krismen SH MH. Istimewa

Pekanbaru (RiauNews.com)-Pernyataan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) disalah satu media online baru-baru ini terkait IPK dan IUP PT Wana Sari Subur Indah (WSSI) di Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, segera dicabut, merupakan pernyataan yang tidak berdasar dan sangat disayangkan oleh Penasehat Hukum PT WSSI, Dr Yudi Krismen, SH MH.

“Kita sangat sayangkan masih ada pihak-pihak tertentu yang berupaya untuk mencabut IPK dan IUP PT WSSI,” kata Yudi Sabtu (7/8/21).

Padahal jelasnya sejak keberadaan PT WSSI di Desa Buatan 1 dan Desa Buatan 2, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, telah mengantongi berbagai izin sehingga negara memberikan hak pengelolaan dalam bentuk Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT WSSI,

“IUP dari Kementerian Pertanian melalui SK Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 579/KPTS/HK.350/Dj.Bun/VII/2001, tanggal 24 Juli 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan atas nama PT Wana Subur Sawit Indah,” jelasnya.

Kata Yudi, PT WSSI selalu taat dalam menjalankan kewajibannya, baik dari segi adminstrasi juga sudah menunaikan kewajibannya membuka kebun plasma untuk masyarakat,

“Kebun plasma ltu sudah di serahkan dan di kuasai oleh masyarakat, ” terangnya.

Terkait tuntutan pencabutan IPK lanjut Yudi juga sangat disayangkannya, karena untuk mendapatkan IPK dari Pemprov Riau, PT WSSI telah melengkapi berbagai persyaratan sehingga Pemprov Riau menilai PT WSSI layak mendapatkan IPK atas kayu yang tumbuh dilahannya seperti, persetujuan pelepasan kawasan hutan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.373/Menhut-II/2005, tanggal 01 November 2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas 6.096 hektar yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau untuk usaha budidaya perkebunan atas nama PT Wana Subur Sawit Indah.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.541/Menhut-II/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.373/Menhut-II/2005 tanggal 01 November 2005, perubahan luas dari 6.096 Ha menjadi 5.720,63 hektar.

” Namun jika ada pihak-pihak yang tidak puas lalu tetap ngotot ingin mencabut IPK dan IUP, silahkan tempuh jalur hukum, bukan malah membangun opini sesat ditengah masyarakat, seolah-olah PT WSSI dan Pemprov Riau salah, salah sehingga layak IPK dan IUPnya dicabut,” tegasnya.

 
 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: