Selasa , Oktober 19 2021

Abraham Samad Sebut Biaya Perjalanan Ditanggung Penyelenggara Runtuhkan Marwah KPK

Mantan Ketua KPK Abraham Samad.

Jakarta (Riaunews.com) – Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menilai, aturan baru pimpinan KPK terkait perjalanan dinas yang dibiayai penyelenggara dapat meruntuhkan wibawa dan marwah lembaga antirasuah tersebut.

Pernyataan ini merespons adanya Peraturan Pimpinan (Perpim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 30 Juli 2021.

Dalam Perpim itu disebutkan bahwa perjalanan dinas pegawai KPK dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya ditanggung oleh panitia penyelenggara.

“Perkom ini sama sekali sudah melegalkan gratifikasi dan ini akan meruntuhkan marwah dan wibawa KPK, yang selama ini sangat kuat menjaga interigritas insan KPK,” kata Samad dikutip dari Tribunnews, Senin (9/8/2021).

Menurut Samad, melalui aturan baru tersebut, pimpinan KPK saat ini dinilai tengah menghancurkan integritas yang selama ini dibangun insan KPK.

“Dengan diberlakukannya Perkom ini, akan membawa KPK pada kehancuran dan kematian dalam pemberantasan korupsi,” ujar Samad.

“Jadi yang menghancurkan dan mematikan KPK sebenarnya pimpinan KPK itu sendiri dengan kebijakan Perkom-nya ini,” ucap dia.

Adapun aturan tersebut diterbitkan setelah pegawai lembaga antirasuah itu beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) per 1 Juni 2021.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menegaskan bahwa biaya perjalanan dinas merupakan biaya operasional kegiatan, atau bukan termasuk gratifikasi.

“Biaya perjalanan dinas merupakan biaya operasional kegiatan bukan gratifikasi, apalagi suap,” ucap Ali dalam keterangan tertulis, Ahad (8/8/2021).

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa, jika pegawai KPK menjadi narasumber untuk menjalankan tugas-tugas KPK, pegawai tersebut tidak diperkenankan untuk menerima honor.

“Namun demikian dalam hal panitia penyelenggara tidak menanggung biayanya maka biaya perjalanan dinas tersebut dibebankan kepada anggaran KPK dan dengan memperhatikan tidak adanya pembiayaan ganda,” ucap dia.***

 
 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: