Sabtu , September 18 2021

KPK Jadikan Pandemi Alasan Tak Bisa Tangkap Harun Masiku

Buronan KPK Harun Masiku.
Buronan KPK Harun Masiku.

Jakarta (Riaunews.com) – Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto mengaku lembaganya sempat menerima informasi mengenai keberadaan buron kasus dugaan suap terkait penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, Harun Masiku.

Hanya saja, menurut dia, kondisi pandemi Covid-19 membuat rencana penangkapan urung dilaksanakan.

“Memang kemarin sebenarnya sudah masuk, sebelum Harun Al Rasyid [penyelidik nonaktif] teriak-teriak ‘saya tahu tempatnya saya tahu tempatnya’, hampir sama informasi Harun Al Rasyid dan kami, hanya saja karena tempatnya bukan di dalam, kita mau ke sana juga bingung. Pandemi sudah berapa tahun,” ujar Karyoto dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Selasa (24/8/2021).

Harun Al Rasyid merupakan penyelidik KPK yang dibebastugaskan imbas dari tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ia sempat mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui keberadaan buron Harun Masiku. Namun, ia berujar tidak bisa menangkap karena telah dibebastugaskan berdasarkan Surat Keputusan (SK) pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021.

Sementara Karyoto mengaku bernafsu menangkap eks calon legislatif PDIP tersebut. Bahkan, Ketua KPK Firli Bahuri sudah memberi perintah secara langsung.

“Saya sangat nafsu sekali ingin menangkap kalau diperintah. Waktu itu pak ketua sudah memerintahkan ‘kau berangkat’, tapi kesempatannya belum ada,” kata dia.

Ia memastikan KPK sampai saat ini masih memburu Harun, meski tidak bisa menyampaikan secara lengkap pekerjaan yang sudah, tengah, dan akan dilakukan.

“Memang ini enggak etis dan enggak patut kita buka di sini. Kalau dia [Harun Masiku] tahu dia sedang dicari di sana, dia geser lagi,” ucap jenderal polisi bintang dua ini.

Sebelumnya, KPK meminta bantuan Sekretariat National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia untuk mencari keberadaan Harun Masiku. Bahkan, Interpol sudah menerbitkan Red Notice.

Ketua KPK, Firli Bahuri, mengklaim beberapa negara tetangga telah merespons Red Notice dimaksud.***

 
 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: