Rabu , Oktober 27 2021

Misi Sulit Puan Maharani Kerek Elektabilitas Lewat Baliho

Baliho Puan Maharani tersebar secara massif di pelosok negeri.

Jakarta (Riaunews.com) – Ketua DPR yang juga petinggi PDIP Puan Maharani dinilai tetap sulit meraih elektabilitas tinggi meski balihonya banyak terpasang di berbagai daerah. Puan dianggap sulit mendongkrak tingkat keterpilihan atau elektabilitas sebagai capres atau cawapres di Pilpres 2024.

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menganggap misi pemasangan baliho Puan di berbagai lokasi hanya memberikan efek yang kecil terhadap elektabilitas. Bahkan mungkin tidak terasa.

“Kayaknya baliho itu hanya menyasar ruang kosong,” tutur Adi ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (5/8/2021).

Adi mengatakan posisi Puan tak akan bergerak banyak jika tidak ada gebrakan yang dilakukan menuju 2024. Alih-alih memasang baliho, ia menilai putri Megawati Soekarnoputri itu seharusnya memanfaatkan kursi ketua DPR untuk mengdongkrak elektabilitas.

“Misalnya [Puan] meminta [anggota] DPR mendonasikan 80 persen gajinya kepada mereka yang terdampak [pandemi covid-19]. Wah itu akan meningkatkan elektabilitas,” tuturnya memberikan contoh.

Dalam hal kekuasaan di internal PDIP, Adi memahami posisi Puan sebagai puteri Megawati tergolong kuat. Namun, faktor trah Soekarno tak bakal banyak membantu Puan di panggung pilpres.

Ia menjelaskan bahwa masyarakat lebih tertarik dengan sosok yang dianggap menarik secara karakter dan prestasinya untuk dipilih sebagai pemimpin negara. Hal ini menurut Adi tak dimiliki Puan.

“Waktu jadi menko PMK nyaris kita tidak pernah dengar yang dilakukan Puan. Padahal itu posisi strategis dan bersentuhan langsung dengan rakyat. Saat ini posisi Puan sebagai Ketua DPR kita belum pernah lihat gebrakan,” ucap Adi.

Adi menilai banyak pekerjaan rumah yang perlu dikerjakan Puan untuk mengejar elektabilitas yang tertinggal jauh dibanding lawan-lawannya seperti Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, atau Ridwan Kamil.

Hal ini bisa dilihat dari sejumlah hasil survei elektabilitas yang dilakukan beberapa lembaga survei. Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting pada April mencatat elektabilitas Puan hanya 1,7 persen.

Sementara Prabowo berada di posisi teratas dengan 20,8 persen. Disusul Anies Baswedan dengan 13,1 persen dan Ganjar dengan 12 persen.

Kemudian lembaga Voxpol Center pada Juli menyatakan Ganjar menempati elektabilitas tertinggi dengan 19,2 persen. Disusul Prabowo 18,9 persen dan Anies 14,1 persen. Elektabilitas Puan hanya 1,3 persen di posisi ke-10.

Pada Juni, Arus Survei Indonesia (ASI) menyatakan elektabilitas Prabowo yang paling tinggi dengan 12,5 persen. Lalu Ganjar 11,3 persen dan Anies 9,3 persen. Puan lagi-lagi di posisi ke-10 dengan 2,3 persen.

Terlalu Manut Pemerintah

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin berpendapat senada. Ia menilai kursi ketua DPR yang dipegang Puan sebenarnya merupakan senjata kuat untuk menyasar posisi calon presiden atau wakil presiden.

Bahkan melebihi posisi menteri dan gubernur yang disandang lawan lainnya. Namun hal ini hanya berlaku jika Puan pandai mengkapitalisasi posisinya untuk mendapat perhatian masyarakat.

“Persoalannya kemarin-kemarin tidak berdampak jabatannya itu untuk keuntungan publik. Itu yang membuat rendah elektabilitasnya. Karena selama ini menjadi ketua DPR, itu selalu manut pemerintah,” kata Ujang kepada CNNIndonesia.com.

Contohnya, kata Ujang, ketika DPR meloloskan omnibus law Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang ditentang banyak masyarakat. Preseden itu membuat Puan nampak tidak berpihak kepada rakyat.

Menurutnya sikap itu boleh jadi ada kaitannya dengan hubungan politik Puan dan Presiden Joko Widodo yang sama-sama berasal dari satu partai, sehingga memiliki ambisi yang sama.

Namun perlahan, Ujang mulai melihat gelagat Puan berupaya keluar dari pusaran koalisi dan sesekali melempar kritik ke pangku pemerintah. Ia menduga hal ini merupakan langkah pelan-pelan Puan menuju 2024.

Pada Rabu (4/8) lalu misalnya, Puan mempertanyakan pemerintah karena tidak memiliki data khusus terkait anak-anak yatim piatu yang kehilangan orang tua karena covid-19. Ia menilai data itu penting dimiliki pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak tersebut.

Puan juga menyatakan agar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tidak sebatas kebijakan di atas kertas ketika hendak ditetapkan pemerintah.

“Semua pihak terkait harus membantu agar PPKM Darurat dilaksanakan dengan sempurna, tegakkan aturan, tidak berhenti sebagai kebijakan di atas kertas,” ujar Puan kepada wartawan, Kamis (1/7).

Jika ini konsisten dilakukan, Ujang menilai sesungguhnya Puan bisa saja bersanding sebagai kandidat Pilpres. Ia meyakini elektabilitas yang rendah itu bisa digenjot dalam waktu tiga tahun ke depan.***

 

Sumber: CNN Indonesia

 
 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: