Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Jakarta (Riaunews.com) – Sosiolog Musni Umar menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut pemerintah akan mampu membayar utang asalkan rakyat patuh membayar pajak.
Pernyataan tersebut, menurutnya, mencerminkan pemerintah hanya memikirkan bagaimana caranya mendapatkan anggaran, termasuk salah satunya dengan utang kepada luar negeri, namun berujung pada harapan pendapatan dari sektor pajak.
Musni Umar menyebutkan, pernyataan dari Sri Mulyani membuktikan bahwa rakyat lah yang punya peran penting dalam menanggung utang pemerintah yang selama ini dianggap jor-joran oleh sejumlah pihak.
“Ini bukti, yang bayar utang adalah rakyat melalui pajak. Pemerintah hanya sebagai mediator untuk bayar utang. Makin besar utang makin besar dan berat beban rakyat,” tulis Musni Umar di Twitter, dikutip pada Kamis (26/8/2021).
Sebelumnya, diberitakan sejumlah media, Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini pemerintah bisa membayar tunggakan utang apabila penerimaan pajak berhasil dikumpulkan.
Ia menuturkan pemerintah mengambil pembiayaan utang untuk menutupi defisit fiskal karena berkurangnya penerimaan serta naiknya belanja selama pandemi covid-19.
“Penerimaan negara kita merosot, oleh karena itu kita masih harus mengalami defisit dan berutang. Namun, kita yakin bisa membayar lagi apabila penerimaan pajak bisa dikumpulkan,” ujarnya dalam acara Pajak Bertutur 2021, Rabu (25/8).
Menurut Sri Mulyani, sepanjang 2020 lalu penerimaan pajak mengalami kontraksi cukup dalam akibat pandemi.
Catatan Kementerian Keuangan, total penerimaan pajak sepanjang 2020 hanya Rp1.070 triliun.
Jumlah tersebut anjlok 19,7 persen dibandingkan dengan realisasi 2019 yang sebesar Rp1.332,7 triliun.
Bunga utang jadi beban
Sebelumnya, Ekonom Faisal Basri menyatakan, bunga utang pemerintah pusat sudah kebanyakan porsinya hingga akan mencapai 20,9 persen pada tahun 2022.
“Beban utang bertambah berat karena lebih seperlima pengeluaran pemerintah pusat harus disisihkan untuk membayar bunga utang,” ujar dia mengutip tulisan di blog pribadinya, Kamis (19/8/2021).
Sementara, rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06 persen saat ini saja melampaui rekomendasi International Debt Relief (IDR) sebesar 4,6 persen hingga 6,8 persen dan rekomendasi International Monetary Fund (IMF) sebesar 7 persen hingga 10 persen.
Kemudian, rasio utang terhadap penerimaan sebesar 369 persen melampaui rekomendasi IDR sebesar 92 persen hingga 167 persen dan rekomendasi IMF sebesar 90 persen hingga 150 persen.
Faisal menjelaskan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah mengingatkan beban utang pemerintah telah melampaui beberapa standar internasional.
“Rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77 persen melampaui rekomendasi IMF sebesar 25 persen hingga 35 persen,” katanya.
Jadi, dia menambahkan, jangan cuma melihat porsi utang Indonesia hanya 40 persen, jauh di bawah Jepang 237 persen, Yunani 177 persen, dan Singapura 133 persen.
Meskipun porsi utang ketiga negara itu sangat tinggi, beban pembayaran bunganya sangat rendah, masing-masing 9 persen untuk Jepang, 6,7 persen untuk Yunani, dan 0,6 persen untuk Singapura.
“Betapa terbatas kemampuan negara untuk mendorong tranformasi struktural untuk menghadapi tantangan nyata yang sudah di depan mata. Ruang fiskal semakin sempit karena dirongrong oleh kewajiban membayar bunga utang karena tak bisa ditawar-tawar, harga mati,” pungkasnya.***
Eksplorasi konten lain dari Riaunews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
