Jumat , September 17 2021

PAN Gabung Koalisi Jokowi, Zulhas Nilai Ada yang Salah dengan Demokrasi di Indonesia

Ketum PAN Zulkifli Hasan saat menjumpai Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Jakarta (Riaunews.com) – Partai Amanat Nasional (PAN) baru saja gabung dengan koalisi pemerintahan Joko Widodo.

Meski demikian, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyoroti praktik demokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini.

Menurutnya, demokrasi di Indonesia perlu didiskusikan kembali karena telah menimbulkan kesenjangan, ketidakpercayaan, hingga pembelahan di tengah masyarakat.

“Demokrasi harus kita diskusikan kembali, apa yang salah? Kok, menghasilkan kesenjangan, distrust dan cebong-kampret,” kata Zulhas yang merupakan Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dalam dalam webinar Cides ICMI memperingati HUT ke-76 RI yang bertajuk ‘Memperkuat Nasionalisme dan Kebangsaan untuk Mewujudkan Peradaban Indonesia Emas 2045’ secara daring, Jumat (27/8).

Dia menyatakan, demokrasi dalam teorinya seharusnya menghasilkan kesetaraan, keadilan, dan harmoni.

Menurutnya, Indonesia sudah semestinya kembali pada janji-janji kebangsaan untuk mencapai Indonesia Emas 2045 sebagaimana yang diprediksi banyak pengamat dan konsultan internasional bahwa Indonesia di 2045 akan masuk enam besar kekuatan ekonomi dunia jika memenuhi sejumlah persyaratan.

Wakil Ketua MPR itu menuturkan, demokrasi harus diatur dalam sebuah undang-undang yang baik demi melahirkan sistem yang baik. Menurutnya, tanpa sistem yang baik maka demokrasi akan menjadi seperti saat ini.

“Kalau undang-undang bagus, ya demokrasinya bagus,” ujarnya

Lebih lanjut, Zulhas menyoroti pilpres yang menetapkan ambang batas persyaratan pencalonan sebesar 20 persen. Menurutnya, syarat itu kemudian menjadikan demokrasi transaksional 20 persen.

Ia juga menyoroti ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Menurutnya, syarat itu membuat parpol yang tidak mencapainya tidak lolos ke DPR RI dan suara pemilih hilang begitu saja.

“[Sebesar] 4 persen bisa 6 juta, 6 juta suaranya hilang begitu saja, karena harus ada 4 persen. Undang-undang yang buruk menghasilkan sistem buruk, sistem buruk menghasilkan demokrasi transaksional. Demokrasi kita enggak ada value, nilai, transaksional saja,” ujar Zulhas.

“Kami sudah bekerja keras, kami kan nomor tujuh. Kalau teman-teman dari Cides bantu kita, ngalahkan yang besar-besar bisa saja. Tapi kami nomor tujuh, teriak sekeras apapun namanya demokrasi banyak-banyakan [suara],” imbuhnya.***

Sumber: CNN Indonesia

 
 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: