Pesawat Presiden Dicat Ulang, Fadli Zon: Pemerintah Tidak Memiliki Sense of Crisis

Jakarta (Riaunews.com) – Baru-baru ini masyarakat dihebohkan dengan kabar pengecatan ulang pesawat Kepresidenan Republik Indonesia (RI) di masa pandemi Covid-19.

Pesawat yang awalnya berwarna biru dicat ulang menjadi warna merah putih sesuai dengan warna bendera Indonesia.

Namun kabar pengecatan pesawat kepresidenan itu menimbulkan reaksi publik, pasalnya biaya yang dikeluarkan sangat tidak sedikit.

Pasalnya, biaya untuk mengecat ulang sebuah pesawat setara jenis B737-800 berkisar antara US$ 100 hingga 150 ribu (Rp 1.4 hingga 2.1 miliar).

 

Terkait hal itu, politikus Partai Gerindra Fadli Zon pun turut memberikan kritik pedas terkait pengecatan ulang pesawat itu.

Anggota DPR RI itu pun menyebutkan jika pengecatan ulang pesawat itu, hanya menunjukan pemerintah tidak memiliki sense of crisis di tengah pandemi Covid-19.

Selain itu Fadli juga menyebut, pengecatan ulang pesawat sama sekali tidak memiliki urgensi saat pandemi Covid-19 ini.

“Tak ada urgensinya sama sekali cat ulang jd merah ini. Hanya menunjukkan betapa tak ada sense of crisis di tengah dampak pandemi,” ungkap anggota DPR RI, dikutip poskota.co.id dari akun Twitternya, Rabu (4/8/2021)

Besarnya biaya pengecatan ulang pesawat kepresidenan itu terungkap dari unggahan Alvin Lie di akun media sosial pribadinya pada Senin, (3/8/2021).

“Biaya cat ulang pesawat setara B737-800 berkisar antara USD100 ribu sampai dengan 150 ribu, sekitar Rp1,4 miliar sampai dengan Rp2,1 miliar,” kata Alvin Lie, dari akun Twitter @alvinlie21, Selasa, (3/8/2021).

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono lantas membenarkan kabar pengecatan tersebut.

Memang benar pihaknya telah melakukan pengecatan ulang pesawat Kepresidenan menjadi warna merah putih.

Pengecatan Pesawat BBJ 2 ini sudah direncanakan sejak tahun 2019, bertepatan dengan perayaan HUT ke-75 Indonesia tahun 2020, di mana poses pengecatan sendiri merupakan pekerjaan satu paket dengan Heli Super Puma dan Pesawat RJ.

Menurut keterangan Heru, anggarannya sudah dialokasikan Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) sejak 2019 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).**