Rabu , Oktober 27 2021

Usai Dikritik, Indikator Kematian Akan Dimasukkan Lagi di Asesmen Level PPKM

Petugas pemakaman mengenakan APD saat menguburkan jenazah yang meninggal akibat terinfeksi virus corona. (Foto: Berita Satu)

Jakarta (Riaunews.com) – Setelah menuai kritikan di sana-sini, indikator kematian akan dimasukkan kembali dalam asesmen level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Jodi Mahardi, di mana indikator kematian tersebut dimasukkan lagi setelah dilakukan proses pembenahan data.

“Sedang dilakukan clean up data, diturunkan tim khusus untuk ini. Nanti akan di-include (dimasukkan) indikator kematian ini jika data sudah rapi,” kata Jodi dalam keterangan tertulis, Rabu (11/8/2021).

Jodi menerangkan, tidak digunakannya indikator kematian untuk sementara waktu itu lantaran ditemukannya banyak angka kematian yang ditumpuk-tumpuk, atau dicicil pelaporannya, sehingga dilaporkan terlambat.

Hal itu, menurut Jodi, menimbulkan bias dalam penilaian perkembangan Covid-19 di suatu daerah.

“Data yang bias ini menyebabkan penilaian yang kurang akurat terhadap level PPKM di suatu daerah,” katanya.

Jodi menambahkan bahwa data yang kurang update tersebut juga terjadi karena banyak kasus aktif yang tidak ter-update lebih dari 21 hari.

“Banyak kasus sembuh dan angka kematian akhirnya yang belum ter-update,” urainya.

Lebih lanjut, sembari menunggu proses perapian, Jodi menuturkan bahwa pemerintah untuk sementara masih menggunakan lima indikator lain untuk asesmen, yakni seperti BOR (tingkat pemanfaatan tempat tidur), kasus konfirmasi, perawatan di RS, pelacakan (tracing), pengetesan (testing), dan kondisi sosio ekonomi masyarakat.

Pemerintah sebelumnya mengeluarkan angka kasus kematian dari indikator penanganan Covid-19.

Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dengan dikeluarkannya angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 itu, terdapat 26 kota dan kabupaten yang level PPKM-nya turun dari level 4 ke level 3.

Menurutnya itu menunjukkan perbaikan kondisi di lapangan yang cukup signifikan.

“Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian,” kata Luhut dalam konferensi pers secara virtual, Senin (9/8).

“Karena kami temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian,” ujarnya.***

 
 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: