Kamis , Desember 2 2021

Pimpinan PT ANN di Vonis Ringan, KPK ajukan Banding

Plt Jubir KPK Ali Fikri
Plt Jubir KPK Ali Fikri.

Pekanbaru (Riaunews.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan banding atas vonis Komisaris PT Arta Niaga Nusantara (ANN), Handoko Setiono, dan Direktur, Melia Boentaran. KPK tidak terima pasangan suami istri itu divonis ringan dalam perkara korupsi proyek peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2013-2015.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan, pihaknya telah mempelajaran beberapa pertimbangan majelis hakim tersebut. Akhirnya, JPU mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Senin (25/10/2021).

“Setelah kami pelajari beberapa pertimbangan majelis hakim, tim Jaksa KPK telah menyatakan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru,” ujar Ali, Selasa (26/10/2021).

Ali menjelaskan alasan JPU mengajukan banding. Diantaranya, putusan majelis hakim dinilai belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam hal terbuktinya pasal dakwaan, penjatuhan amar pidana baik pidana penjara maupun pidana tambahan berupa pembebanan uang pengganti.

“Kami berpendapat, majelis hakim dalam pertimbangannya telah mengabaikan fakta hukum yang terungkap di persidangan termasuk pengabaian atas perhitungan kerugian keuangan negara oleh tim auditor BPK RI. Alasan selengkapnya akan kami tuangkan dalam memori banding tim jaksa,” jelas Ali.

Ali menyebut, KPK akan segera menyusun memori bandingnya dan menyerahkan kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru.

“Untuk itu kami berharap pengadilan Tipikor Pekanbaru dapat segera mengirimkan salinan putusan lengkap perkara dimaksud,” tutur Ali.

Sementara, penasehat hukum kedua terdakwa, Eva Nora, menyatakan, pihaknya juga mengajukan banding. “Karena KPK banding, kami juga banding,” kata Eva.

Dilansir Cakaplah, pada persidangan pembacaan vonis, Selasa (19/10/2021), majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru yang diketuai Lilin Herlina memvonis Melia Boentaran dengan penjara selama 4 tahun. Sementara Handoko Setiono divonis 2 tahun penjara.

Kedua terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kedua terdakwa juga dihukum membayar denda masing-masing Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan. Hanya saja, Melia Boentaran selaku terdakwa pertama dihukum membayar uang pengganti kerugian negara Rp10,5 miliar lebih subsider 1 tahun kurungan.

Hukuman itu jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Tonny F Pangaribuan dan kawan-kawan, yang menuntut kedua terdakwa 8 tahun penjara, denda masing-masing Rp500 Juta subsider 6 bulan kurungan.

Kedua terdakwa dituntut pidana tambahan membayar uang pengganti kerugian pada negara secara tanggung-renteng sebesar Rp110.551.000.181. Dengan ketentuan bila tidak dibayar, diganti pidana kurungan badan selama 2 tahun.

Beda dengan hakim, JPU menyatakan terdakwa bersalah sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

JPU dalam dakwaannya menyebutkan, dalam proyek multiyears itu kedua terdakwa memiliki tugas masing-masing. Handoko Setiono diduga berperan aktif selama proses lelang untuk memenangkan PT ANN.***

 
 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: