Rabu , Oktober 27 2021

PT Agro Abadi Anak PT PEBPI Dalam Pusaran Konflik Perizinan

Gedung PEBPI di Jalan DR Soetomo Pekanbaru.

Pekanbaru (RiauNews.com)- PT Agro Abadi salah satu korporasi dalam pusaran konflik perizinan di Provinsi Riau, dimana kebun milik PT Agro Abadi saat ini diduga telah di APL kan berdasarkan putusan menteri LHK tahun 2014 lalu.

Menurut Ketua Yayasan Riau Hijau Wahct (YRHW) Tri Yusteng Putra SHut, saat di konfirmasi media ini, Kamis (5/10/2021), terkait polemik PT Agro Abadi ini kami telah menyurati Gubernur Riau melalui DLHK Provinsi Riau beberapa waktu yang lalu.

“Kami juga telah menyurati ombudsman dan saat ini kami telah mendapat surat jawaban yang gamblang dari DLHK Riau sehingga kami berkesimpulan untuk saat ini permasalah tersebut dapat di pahami dan kami menilai hal ini udah clear saat ini,” ujar Yusteng.

Namun lanjut Yusteng, YRHW berkesimpulan permasalahan kebun yang di duga ilegal termasuk PT Agro Abadi ini baru clear sesaat saja karena hal ini akibat sudah disahkan UU Cipta Kerja, di klaster kehutanan di jelaskan bahwasanya perkebunan dalam kawasan hutan yang telah terbangun sebelum berlakunya UU Cipta Kerja yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Namun bukan berarti sama sekali tidak ada konsekuensinya karena dengan UU Ciptaker ini apabila waktu yang di berikan mengurus terkait izin tidak menyelesaikan persyaratan, pelaku dikenai sanksi administratif dan membayar sangsi administrasi sebagai mana telah di tetapkan dalam regulasi UU Ciptaker.

“Kami dari YRHW tetap memantau permasalahan perkebunan termasuk PT Agro Abadi, apabila telah habis waktu yang diberikan negara untuk melengkapi izin maupun sangsi administrasi yang telah dibayarkan kepada negara namun mereka belum nenyelesaikan kewajiban dan tanggungjawabnya, tentu akan ada konsekuensi hukum bagi koorporasi tersebut dan kami dari YRHW akan mengawal sampai tuntas hingga koorporasi mengikuti regulasi yang di tetapkan di UU Ciptaker,” tutup Yusteng.***

 
 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: