Selasa , Oktober 19 2021

YRHW Pertanyakan Kerja Sama Pengelolaan Hutan PT BLJ dengan DLHK Provinsi Riau

Direktur Eksekutif Jipikor Tri Yusteng Putra
Ketua YRHW, Tri Yusteng Putra

PEKANBARU (RiauNews.com)-Yayasan Riau hijau watch (YRHW ) pertanyakan kerjasama Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau dengan PT Bumi laksamana jaya (BLJ) BUMD milik Pemkab Bengkalis, karena diduga kerjasama tersebut melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen KLHK) Nomor: P.49/menlhk/setjen/kum.1/9/2017 pasal 14 ayat (1) dan (2) yang mengatur kewenangan gubernur dan Kadis DLHK Provinsi Riau.

Dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Kayu Hutan (PKPKH) pada Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) dalam pasal 14 ayat (1), kerja sama pemanfatan hutan pada KPH oleh BUMDES dan koperasi ditandatangani Kepala Dinas (Kadis) dan mitra kerja sama sedangkan dalam ayat (2) perjanjian kerjasama pemanfaatan hutan pada KPH dengan UMKM dan BUMD di tanda tangani gubernur dan mitra kerja sama.

Namun diduga DLHK Provinsi Riau telah menandatangi perjanjian (PKPKH) dengan BUMD PT BLJ yang ditanda tangani oleh Kadis DLHK Provinsi Riau, Mamun Murod dengan Dirut PT BLJ, hal ini tentu melanggar regulasi karna seharusnya yang menandatangi adalah gubernur Riau dan Dirut PT. BLJ

Terkait dugaan mal administrasi ini ketua YRHW Tri Yusteng Putra melakukan konfirmasi langsung dengan Kadis DLHK Riau Mamun murod di ruang kerjanya pada Jumat (1/10/2021)

Menurut yusteng kepada media ini dari penjelasan Kadis LHK Dr Mamun Murod dan data yang ditunjukan kepada YRHW hal itu terjadi sebelum adanya UU Cipta Kerja karena mengacu pada regulasi yang ada yaitu Permen LHK No.P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang kerjasama pemanfaatan hutan pada KPH dalam rangka optimalkan pemanfaatan hutan secara lestari dan Pergub Riau no 53 tahun 2020 tentang pemanfaatan hutan pada KPH di Provinsi Riau.

“Demi peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi dasar ditandatangani perjanjian kerjasama antara DLHK Riau dan PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) yang merupakan BUMD milik Pemkab Bengkalis,  dengan surat No 522/PPH/3099 dan No 522/PPH/3101 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PHHK) melalui budidaya acasia sp dan Gerunggang di UPT-KPH Bengkalis Pulau,” jelas Yusteng menjelaskan pernyataan Murod.

Dengan adanya program ini kata Kadis LHK Provinsi Riau  DR Murod tentunya membuka kesempatan bagi masyarakat Tempatan melalui BUMD dalam pemanfaatan hutan secara lestari termasuk upaya peningkatan produktivitas dan pengendalian ilegal logging.

“Terkait perjanjian kerja sama ini, yang dimaksud ayat 1 ini berpedoman pada Peraturan Gubernur Riau No 53 tahun 2020 dalam pemanfaatan hutan di lakukan melalui kerjasama dengan badan usaha yang berbadan hukum, kelompok tani hutan, Perorangan termasuk BUMD kerja sama pemanfatan hutan ditanda tangani gubernur namun dapat di kuasakan kepada Kadis LHK berdasarkan pasal 16 ayat 3 di dalam Pergub Riau tersebut,” terangnya.

Namun setelah berlakunya UU Cipta Kerja dan aturan turunannya salah satunya mencabut Permen LHK No P.49/menlhk /setjen/Kim.1/9/2017 maka secara otomatis kerjasama sebelumnya tidak bisa dilanjutkan karena dalam kebijakan tersebut mengatur fungsi UPT- KPH pengelolaan kawasan hutan di wilayah kerja sehingga tidak dapat melakukan praktek bisnis

Dalam menindaklanjuti program pemanfatan hutan tersebut DLHK Riau tentunya harus mangacu kepada UU Cipta Kerja dan aturan turunan PP no 23 tahun 2021, Permen LHK no 8 tahun 2021 dan arahan direktur KPHP no s.184/KPHP/PHP/HPL.0/4/2021 maka peluang pemanfaatan hutan tersebut di alihkan melalui permohonan PBPH oleh BUMD provinsi Riau PT Sarana Rembangunan Riau (SPR) yang mana saat ini permohonan melalui OSS sudah di terima kementerian BKPM selanjutnya akan diproses verifikasi KLHK agar dapat persetujuan komitmen PBPH sesuai ketentuan yang mana nantinya akan diterbitkan persetujuan sertifikat standar pemberian PBHP sebagai dasar operasional pemanfaatan hutan tentunya dengan ada kerjasama yang dikembangkan melalui PBPH

“Tentunya kami dari YRHW menurut yusteng berdasarkan klarifikasi Kadis DLHK Provinsi Riau dengan melihat regulasi yang dijalankan
mendukung ini sebagai pengamanan kawasan hutan, pemberdayan masyarakat untuk kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan dan tentunya pendapatan daerah dari potensi PNBP hasil hutan akan meningkat,” kata Yusteng.

Namun yang terpenting ucap Yusteng seluruh proses perizinan dalam kerja sama ini harus mengacu dalam regulasi sesuai peraturan perundang-undangan bidang penyelengara kehutanan,sehingga tidak menjadi permasalahan di kemudian hari,” t
Tutup yusteng

Kadis LHK Provinsi Riau DR M Murod

Sementara saat di konfirmasi media ini kadis LHK Riau Makmun Murod melalui aplikasi WA mengatakan bahasanya terkait polemik kerja sama DLHK Riau dan PT. BLJ sebenarnya sudah batal otomatis dengan berlakunya UU Cipta Kerja,

” Saya juga telah menerima YRHW di ruang kerja dan mengklarifikasi dengan mereka karena YRHW juga menyoroti hal tersebut,” ucap Murod Doktor Lingkungan Hidup alumnus IPB ini.

Pewarta : Edi Gustien

 
 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: