Kamis , Desember 2 2021

Bisnis PCR Pejabat Untung, Rakyat Buntung

Nelly, M.Pd
Nelly, M.Pd

Oleh: Khadijah Nelly, M.Pd.

Polemik soal tes PCR makin ramai apalagi adanya pemberitaan mengenai bisnis tersebut diduga banyak unsur bisnis dinikmati cuan PCR bahkan oleh para menteri sendiri.

Hal ini diperkuat dalam liputannya, beberapa media membeberkan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam bisnis PCR. Hingga menemukan sejumlah tokoh elit politik dan pengusaha kakap dalam bisnis pengadaan dan pelaksanaan tes PCR.

Diberitakan sebelumnya, nama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan sejumlah konglomerat perusahaan batu bara diduga terkait dengan bisnis tes PCR yang menjadi salah satu alat untuk mendeteksi virus Corona atau Covid-19 (30/10).

Menanggapi polemik tersebut anggota Komite III DPD RI, Hasan Basri menyayangkan seharusnya disaat pandemi Covid-19, tidak melahirkan mafia yang mencari keuntungan. Ditambah lagi dengan adanya harga PCR yang saat ini sangat membebani masyarakat.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Cholil Nafis angkat suara terkait beberapa pejabat yang diduga terlibat dalam bisnis tes PCR di Indonesia. Dia mengatakan bisnis atau berniaga merupakan sunah Nabi Muhammad SAW dalam ajaran Islam. Namun, Cholil menegaskan bahwa mengeksploitasi pandemi Covid-19 untuk bisnis pribadi melalui tes PCR adalah pasti sebuah kezaliman (2/11).

Lebih lanjut, Cholil berharap agar tes PCR benar-benar demi kepentingan kesehatan masyarakat bukan ajang bisnis memeras rakyat.

Ya, sungguh ini sangat-sangat disayangkan dengan adanya pemberitaan ini. Ditambah lagi dengan adanya harga PCR yang terbilang mahal.

Mungkin kalau ukuran pejabat nilai segitu sangatlah kecil, tetapi buat rakyat tetaplah harga segitu berat sekali.

Jika hal ini terus terjadi wajib PCR ini jelas sangat beraroma bisnis dan menguntungkan pihak tertentu.

Maka sangat wajar kebijakan pemerintah yang mewajibkan kepada penumpang pesawat untuk menggunakan tes PCR ditentang banyak pihak. Dengan ini meminta kepada Pemerintah agar jangan biarkan aktivitas mafia PCR memanfaatkan keadaan dengan bekerjasama dengan oknum pembantunya yang menentukan kebijakan.

Seyogianya semua pihak harus sama-sama melawan mafia PCR yang ingin meraup keuntungan di tengah kesulitan masyarakat akibat pandemi Covid-19. Jangan biarkan “drakula” penghisap keuangan rakyat berkeliaran untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri tanpa memperhatikan penderitaan rakyat.

Jika benar ada unsur bisnis dalam tes PCR terjadi tentu ini sangat menyakiti hati masyarakat.

Sungguh para petinggi negeri tak punya hati nurani, masalah pandemi dan kesulitan ekonomi rakyat dimanfaatkan oleh orang-orang dan oknum pejabat yang tidak bermoral. Mereka memaksimalkan keuntungan meraup cuan dari bisnis seperti ini.

Harusnya para penggawa, para pejabat negeri lebih memiliki empati dan memudahkan urusan rakyat, bukan malah mempersulit bahkan mencari untung di atas kesulitan rakyat.

Pertanyaannya kapan pandemi akan berakhir jika urusan kesehatan rakyat jadi ajang bisnis para pemimpin negeri.

Harus ada paradigma peruabahan bagi negeri ini jika memang benar-benar ingin maju dan berhasil menangani pandemi. Mencontoh sistem aturan Islam itu lebih baik untuk negeri yang berkah dan jauh dari pemimpin tak amanah.***

 

Akademisi dan Penulis

 
 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: