Jakarta (Riaunews.com) – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief menepis pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang meminta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak menyerang pemerintah tanpa dasar.
Ia menyatakan, fakta menunjukkan bahwa Kemenkumham banyak menjadi sponsor atas dualisme yang terjadi di sejumlah partai politik (parpol) dalam beberapa waktu terakhir.
“Saya kira tidak pernah kami menuduh pemerintah saat ini, tapi faktanya kita menyaksikan banyak terjadi dualisme partai yang disengaja atau tidak telah ‘disponsori’ oleh Kemenkumham,” kata Andi kepada wartawan, Selasa (9/3/2021).
Dia menyampaikan, dualisme atau rekayasa dualisme parpol saat ini sudah melampaui batas. Andi mengatakan model dualisme parpol saat ini telah berubah dari yang dikuasai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di era Orde Baru menjadi dikuasai Menkumham.
Ia melanjutkan, Kemenkumham telah mengambil alih kewenangan amanat dan kedaulatan tertinggi partai di kongres saat ini. Bahkan, menurutnya, langkah itu dilakukan menggunakan perangkat elektronik, di mana pendaftaran hasil kongres menjadi alat atau celah mengambil alih kedaulatan kongres setiap parpol.
“Melihat beberapa kasus yang terjadi model pengambilalihan oleh pihak eksternal pun diperbolehkan karena sistem teknologinya tidak mengenal apakah yang mendaftarkan susunan pengurus yang menjadi pengurus itu pihak eksternal,” kata pria yang pernah menjadi Staf Khusus Presiden pada era Kepresidenan keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Lebih lanjut, Andi menegaskan, Demokrat memiliki kedaulatan sendiri dan tidak akan berhenti atau tunduk pada proses penaklukan seperti saat ini.
Menurutnya, Moeldoko dengan jalan yang pragmatis tidak mungkin bisa dianggap memiliki hak dan mengambil alih kedaulatan forum tertinggi partai beserta produk-produk politiknya.
“Sama sekali kami tak pernah membayangkan. Kami menganggap Menkumham dan Pak Jokowi mengerti soal ini dan menikmati untuk kepentingannya,” katanya.
Atas dasar itu, Andi menyatakan pihaknya akan mencegah Kemenkumham mengambil alih kedaulatan yang dimiliki Demokrat.
Menurutnya, partai masih menjadi wilayah penting untuk demokrasi dan bukan menjadi wilayah yang dipersiapkan buat stempel politik kekuasaan.
“Orang masukin input data, pemeriksaannya bukan materiil tapi formil. Bahaya. Makanya kumham kalah hampir di semua PTUN,” katanya.
Andi menambahkan, Demokrat berharap proses verifikasi pendaftaran hasil kongres jangan dilakukan secara formalitas, tapi harus memeriksa fakta sesungguhnya.
“Pemeriksaan materilnya serius, notulensi dan proses pengambilan keputusan juga harus dikaji serius. Kalau cuma formalitas maka pengambilalihan seperti yang dilakukan Moeldoko akan terus mengulang. Kemenkumham itu bukan departemen virtual,” ucap Andi.
Sebelumnya saat berada di DPR RI, Yasonna meminta SBY dan AHY tak menyerang pemerintah tanpa dasar. Yasonna berjanji akan bersikap objektif dan profesional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyikapi masalah
“Ini saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat kemarin saya pesan, tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begini. Tulis saja, kita objektif kok. Jangan main serang-serang yang tidak ada dasarnya,” kata Yasonna yang juga politikus PDIP itu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (9/3) siang.***
