Jakarta (Riaunews.com) – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak melindungi Kepala KSP Moeldoko.
Menurut dia, sikap pemerintah sudah jelas dengan adanya keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang menolak hasil dari KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.
Atas hal tersebut, Ngabalin minta Partai Demokrat, khususnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tidak lagi menyebut-nyebut atau menyinggung atasannya tersebut.
“Tidak, tidak (Presiden tidak melindungi). Beri tahu Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) jangan lagi sebut-sebut KSP Moeldoko,” ujar Ngabalin saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (1/4/2021).
“Jangan lebai deh. Pemerintah dalam hal ini Kemenkumham sudah mengambil keputusan menolak hasil KLB dan itu sudah clear. Tidak ada urusannya KSP dan tidak ada urusannya Pak Moeldoko itu sambung-menyambung tidak ada,” ucap dia lagi.
Dia pun memastikan bahwa keputusan Kemenkumham merupakan sikap negara terhadap polemik kepengurusan Partai Demokrat.
Ngabalin juga meminta agar tidak ada lagi desakan kepada Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Moeldoko dari KSP.
Menurut dia, baik Presiden maupun Moeldoko sudah memahami langkah apa yang harus dilakukan.
Dia menilai, apa yang dilakukan Moeldoko atas KLB Partai Demokrat sudah dipertimbangkan secara matang.
Di sisi lain, pemerintah sudah mengambil sikap melalui penolakan Kemenkumhan.
“Kalau kemarin sikap pemerintah itu kan sikap politik orang bernegara itu. Kalau pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham menolak hasil keputusan KLB Deli Serdang, itu artinya politik negara yang pemerintah gunakan,” ucap Ngabalin.
“Dalam rangka melihat kedudukan satu perkara itu ada regulasinya, ada kebijakannya, sehingga saya kira, siapa saja pasti akan legowo dengan situasi seperti itu,” kata dia.
Sebelumnya, pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat, Moeldoko sebaiknya mundur dari jabatan KSP setelah pemerintah menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB).
Jika tidak mundur, ia menyarankan Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle agar Moeldoko tidak menjadi beban politik bagi pemerintah.
“Harusnya, demi Indonesia, kan Pak Moeldoko sering ngomong begitu, demi Presiden, sebaiknya beliau mengundurkan diri,” kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Rabu (31/3/2021).
Kemenkumham sebelumnya telah menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan oleh kubu Moeldoko.
“Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak,” ujar Menkumham Yasonna Laoly dalam keterangan persnya, Rabu (31/3/2021).***
