Jakarta (Riaunews.com) – Sejumlah pihak mengkritik pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Alex dikritik lantaran menyebut pihak-pihak yang terjaring dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) hanya sedang apes.
Sejumlah pihak, dari aktivis antikorupsi MAKI hingga eks penyelidik KPK dan eks penyidik KPK Novel Baswedan, mengkritik pernyataan Alex itu. Dirangkum detikcom, Kamis (15/12/2022), berikut ini pernyataan Alex yang disorot publik dan respons sejumlah pihak.
Alex Sebut Orang Terkena OTT Apes
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pihak-pihak yang terjaring dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) hanya sedang apes. Dia menilai kejadian OTT itu bukan hal yang luar biasa.
“Saya kok masih merasa orang yang kemudian tertangkap tangan atau berperkara korupsi itu apes, bukan kejadian yang luar biasa. Apes saja itu,” kata Alexander Marwata dikutip dari akun YouTube Resmi Kementerian Keuangan, Selasa (13/12/2022).
Alex menyebut banyak pihak yang melakukan tindak korupsi. Hanya, mereka yang tidak tertangkap menurut Alex lebih rapi dalam menyembunyikan kekayaan.
“Sebetulnya yang lain kelakuannya sama, hanya mereka lebih rapi dalam menyembunyikan. Dalam melakukan tindakan dan menyembunyikan kekayaannya, lebih rapi,” jelas dia.
Kritik Novel Baswedan soal Pernyataan Alex
Eks Penyidik KPK, Novel Baswedan, mengomentari pernyataan Wakil Ketua Alexander Marwata soal operasi tangkap tangan (OTT). Alex sebelumnya menyebut orang yang terkena OTT itu hanya sedang apes. Alex menyatakan OTT tersebut bukanlah perkara yang luar biasa.
Merespons hal itu, Novel Baswedan menyampaikan keberatannya. Dia menuding pernyataan Alex itu serupa dengan pernyataan para koruptor.
“Klaim Alexander Marwata ini seperti yang sering diutarakan koruptor, untuk buat seolah OTT tidak efektif. Saya tidak sepakat,” kata Novel Baswedan yang telah mengizinkan detikcom mengutip dari akun Twitter pribadinya, Rabu (14/12/2022).
Selain itu, dengan nada bercanda, dia merasa bahwa sebetulnya Indonesia yang seharusnya apes. Sebab, lembaga antikorupsi itu dipimpin oleh sosok Alexander Marwata.
“Saya justru berpikir negara kita yang apes, duduknya Alexander Marwata menjadi pimpinan KPK,” sambung dia dalam cuitan itu.
Sarkasme MAKI soal Pernyataan Alex
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyoroti pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyebut pihak-pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) hanya sedang apes dan bukan hal yang luar biasa. Boyamin setuju dengan pernyataan itu karena menurutnya KPK sebenarnya bisa melakukan OTT setiap hari.
“Ya saya setuju dengan pernyataan bahwa OTT itu hanya apes saja, karena sebenarnya kalau KPK mau OTT tiap hari bisa. Ibarat kata itu seperti Fahri Hamzah mengatakan OTT itu adalah berburu di dalam kebun binatang, tinggal mau pilih siapa saja, tiap hari kalau mau nyadap mulai dari tingkat pusat sampai daerah camat, kepala desa, bupati tiap hari bisa di tangkap OTT,” kata Boyamin saat dihubungi, Rabu (14/12/2022).
Boyamin mengatakan, jika KPK hanya berkutat pada pasal suap dan gratifikasi, akan banyak kepala daerah atau penyelenggara negara yang terjaring OTT setiap harinya. Namun, ia menilai hal itu tidak akan memperbaiki keadaan karena menurutnya akan ada orang yang memanfaatkan situasi menerima suap dan gratifikasi.
Oleh karena itu, Boyamin mengingatkan pentingnya peran pencegahan dalam komitmen pemberantasan korupsi. Boyamin menyoroti isu pencegahan yang kerap digembar-gemborkan KPK pada periode saat ini, menurutnya, pencegahan korupsi yang dilakukan KPK belum maksimal sehingga KPK kembali melakukan OTT agar dinilai publik ‘berprestasi’.
“Pemberantasan korupsi itu kan dari pencegahan itu tata kelola yang baik, atau good governance, termasuk transparan, akuntabel dan bisa dikontrol oleh masyarakat, sebenarnya tata kelola yang baik itu lah yang utama, dan KPK di periode ini menggembar-gemborkan untuk pencegahan termasuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
“Tetapi karena kenyataannya belom ada hasilnya maka kemudian KPK tergoda supaya dianggap prestasi OTT lagi. Jadi OTT ini hanya pengalihan isu bahwa sebenarnya KPK gagal di dalam pencegahan,” sambungnya.
Lebih lanjut, menurut Boyamin, KPK perlu mendorong pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah dan pusat. Boyamin menilai pencegahan adalah peran KPK mendorong pemerintah mencontohkan tata kelola pemerintahan yang baik yang antikorupsi, misalnya tentang penganggaran proyek, bagaimana proyek itu tidak diatur, bagaimana proyek itu tidak diarahkan dan harganya juga murah dan memenuhi syarat, atau pengangkatan pegawai yang lebih transparan, tidak ada sogok-sogokan.
“Jadi ini, jika korupsi ini hanya OTT memang ya hanya kejadian yang biasa-biasa saja sebenarnya karena kalau mau nangkep tiap hari bisa. Dan itu adalah kegagalan KPK yang tagline-nya periode ini adalah pencegahan,” ujar Boyamin.
“Nah tolonglah kembali ke laptop untuk kembali fokus ke pencegahan, tata kelola yang baik, korupsi tidak menyalahgunakan kuasa, tidak pecah amanah, tidak menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya dan itu harus dicontohkan oleh pemerintahan pusat, jangan sampai ada lagi contoh-contoh buruk kenyataannya ada dugaan di pemerintahan pusat ada kongkalikong pengusaha dengan penguasa,” imbuhnya.***
