Jakarta (Riaunews.com) — Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengakui manajemen berencana memotong gaji karyawan. Namun, hal itu belum diputuskan secara resmi.
“Belum ada (keputusan pemotongan gaji). Manajemen ada rencana,” kata Ahok kepada CNNIndonesia.com, Selasa (22/12/2021).
Ahok mengingatkan manajemen bahwa pengurangan gaji harus dimulai dari direksi. Dengan demikian, kebijakan ini akan merata dirasakan seluruh pekerja, mulai dari jajaran atas sampai bawah.
“Saya sudah sampaikan jika ada pemotongan gaji harus dimulai dari direksi, tidak bisa hanya yang pegawai yang kerja di rumah,” tutur Ahok.
CNNIndonesia.com telah mencoba mengonfirmasi keputusan pemotongan gaji karyawan kepada VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman. Namun, belum ada respons hingga berita ini diturunkan.
Sebelumnya, Kepala Bidang Media Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Kapten Marcellus Hakeng Jayawibawa mengatakan direksi perseroan memutuskan untuk memotong gaji karyawan di tengah penerapan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah selama pandemi covid-19.
Menurut Hakeng, surat keputusan pemotongan gaji karyawan baru dirilis oleh manajemen. Hal ini menjadi salah satu alasan serikat pekerja akan melakukan aksi mogok kerja.
“Tiba-tiba tanpa komunikasi yang baik kepada pekerja internal, direksi mengeluarkan kebijakan potong gaji kami karena dianggap bekerja dari rumah,” ucap Hakeng.
Ia menilai pemotongan gaji karyawan tidak realistis. Pasalnya, kebutuhan biaya karyawan meningkat karena harus membeli tambahan kuota internet untuk bisa bekerja dari rumah.
“Hal-hal itu seharusnya menjadi concern, bukan justru dikurangi. Contoh anak sekolah saja dapat kuota internet, kalau kami pengurangan kesejahteraan,” kata Hakeng.
Apalagi, tambah Hakeng, pemotongan dilakukan setelah tak ada kenaikan gaji dalam dua tahun terakhir. Oleh karena itu, serikat pekerja perlu berkomunikasi dengan direksi Pertamina.
Sebagai informasi, FSPPB menyatakan akan melakukan aksi mogok kerja pada tanggal 29 November 2021 dan 7 Januari 2022. Aksi ini dilakukan dalam rangka mendesak Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.***
