PN Padang Tak Terima Gugatan Praperadilan Terkait Surat Sumbangan Gubernur Sumbar

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi.

Padang (Riaunews.com) – Pengadilan Negeri Padang kembali menggelar sidang pra peradilan terkait surat sumbangan bertandatangan Gubernur Sumbar yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Kali ini terkait putusan sidang.

Berdasarkan pantauan Covesia.com di Pengadilan Negeri Padang, hakim Juandra membacakan putusan sidang bahwa gugatan tidak dapat diterima. Sidang dimulai pukul 14:30 WIB dan dihadiri oleh kuasa hukum dari pemohon (MAKI) dan termohon (Polda Sumbar).

Baca Juga:

“Putusan sidang Niet Ontvankelijke Verklaard atau yang seringkali disebut sebagai Putusan NO. NO bukan ditolak, beda itu. Gugatan tidak dapat diterima dan ditolak itu beda,” ungkap Kuasa Hukum MAKI, Marselius Edwin di Pengadilan Negeri Padang, Rabu (12/1/2022).

Marselius mengatakan, alasan putusan ini “No” karena penghentian penyelidikan bukan ranah dan objek dari praperadilan itu.

“Kita hormati keputusan hakim. Menang dan kalah itu tidak penting lagi, karena apa yang kami inginkan dari praperadilan ini sudah kami dapat bahkan kami mendapatkan di hari kedua persidangan ini,” ujarnya.

Terkait langkah apa yang akan diambil berikutnya, kuasa hukum MAKI, mengatakan akan menempuh langkah praperadilan kembali. “Sampai ketemu lagi di Pengadilan Negeri Padang untuk praperadilan jilid II,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, saat praperadilan, pihaknya tidak menampilkan semua bukti. Yang ditampilkan legalitas saja.

“Kalau kita bicara hukumnya kembali ke menang dan kalah. Tapi bagi kita ini strategi. Kalau proses sidang sudah kita dapatkan terkait putusan sudah saya prediksi akan No. Praperadilan ini pemanasan, ke depan ada pengembangan dan akan kita seriusi. Kita sudah anggap ini ‘clear’ di hari ke dua sudah jelas,” jelasnya.

Sebelumnya, MAKI mengajukan praperadilan terhadap Dirreskrimsus Polda Sumatera terkait surat minta sumbangan bertandatangan Gubernur Sumbar ke Pengadilan Negeri Padang.

“Gugatan kita sudah masuk dan jadwal sidang sekitar tiga minggu ke depan untuk persidangan dengan memanggil pihak Dirreskrimsus Polda Sumbar,” ujar Koordinator MAKI, Boyamin Saiman kepada Covesia.com, Senin (30/11/2021).

Menurutnya, termohon (Direskrimsus Polda Sumbar) tanpa alasan yang berdasar hukum telah melakukan Penghentian Penyelidikan Dugaan Korupsi/Pungutan Liar Sumbangan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dengan alasan tidak cukup bukti.

“Penyelidikan sudah dihentikan, padahal Dirreskrimsus Polda Sumbar belum melakukan permintaan klarifikasi dan atau pemeriksaan sebagai saksi terhadap Gubernur Sumatra Barat,” lanjutnya.

Sebelumnya, pendaftaran gugatan praperadilan sudah diajukan ke Pengadilan Negeri Padang Senin (29/11/2021) dan telah diterima Kepaniteraan Muda Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Padang dengan register perkara Nomor : 02/Pid.Prap-TPK/2021/PN.PDG.***

Tinggalkan Balasan

Next Post

Aroma Persekongkolan Kartel di Balik Mahalnya Minyak Goreng

Kam Jan 13 , 2022
231 Jakarta (Riaunews.com) – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menduga ada praktik kartel di balik meroketnya minyak goreng di Indonesia. […]
%d blogger menyukai ini: