Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Moscow (Riaunews.com) – Situasi politik di perbatasan Rusia-Ukraina semakin mencekam. Ancaman perang semakin dekat setelah Rusia mengakui kemerdekaan dua wilayah di Ukraina Timur.
Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Luhansk dan Donetsk, dua wilayah Ukraina itu telah merdeka.
Luhansk dan Donetsk yang membentang sejauh 6.500 kilometer di Ukraina Timur selama ini menjadi wilayah yang pro Kremlin, di mana sebagian besar warganya adalah keturunan Rusia.
Akibatnya, wilayah tersebut semakin terancam perang habis-habisan.
Putin tanpa dasar telah menuduh pasukan Ukraina melakukan “genosida” dan menyalahkan Kyiv atas kelanjutan pertumpahan darah di masa depan di wilayah tersebut.
Akan tetapi, sebelum pengakuan resminya atas negara-negara yang memisahkan diri, Putin menghabiskan sebagian besar pidatonya dengan mengecam Ukraina, NATO, dan AS karena gagal mengatasi ancaman keamanan yang diajukan oleh Kremlin dalam beberapa bulan terakhir.
“Jika Ukraina bergabung dengan NATO, itu akan menjadi ancaman langsung bagi keamanan Rusia,” kata pemimpin Rusia itu.
Dia meremehkan Ukraina sebagai negara yang tidak pernah memiliki tradisi kenegaraan asli, menuduh AS memeras Rusia dengan ancaman sanksi, dan memperingatkan upaya Barat yang mencoba meyakinkan Rusia bahwa NATO adalah aliansi yang cinta damai dan murni defensif.
Putin menambahkan, “Kami tahu nilai sebenarnya dari kata-kata seperti itu.”
Meskipun Putin tidak secara langsung mengatasi kekhawatiran yang berkembang bahwa Rusia berencana untuk menyerang Ukraina, ia tampaknya meletakkan dasar untuk perang dengan mengkarakterisasi potensi serangan militer Rusia sebagai tindakan membela diri.
“Moskow memiliki hak untuk mengambil tindakan pembalasan untuk memastikan keamanannya sendiri. Itulah tepatnya yang akan kami lakukan,” tegas Putin.
Sementara itu, mengutip The Telegraph, AS mengklaim, Kremlin telah menyusun daftar orang-orang terkemuka Ukraina yang akan dibunuh atau dipenjarakan setelah invasi militer Rusia.
Sebuah surat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari seorang diplomat senior AS mengatakan bahwa Rusia akan menegakkan setiap pendudukan Ukraina dengan pembunuhan, penyiksaan dan “penderitaan manusia yang meluas”.
Target yang mungkin akan mencakup tidak hanya politisi dan kepala keamanan tetapi anggota masyarakat sipil, seperti jurnalis dan aktivis anti-korupsi.
Banyak yang telah menjadi kritikus terkemuka Moskow, terutama melalui umpan media sosial.
Surat itu ditulis oleh Bathsheba Crocker, duta besar Amerika untuk kantor hak asasi manusia PBB di Swiss.
PBB telah mengoperasikan misi pemantauan hak asasi manusia ke Ukraina sejak serangan militer Rusia ke sisi timur negara itu pada tahun 2014.
“Saya ingin menyampaikan kepada Anda informasi yang sangat mengganggu baru-baru ini yang diperoleh oleh Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran setelah invasi lebih lanjut sedang direncanakan,” tulis Crocker.
Dia menambahkan, “Tindakan ini, yang dalam operasi Rusia di masa lalu termasuk pembunuhan yang ditargetkan, penculikan/penghilangan paksa, penahanan yang tidak adil, dan penggunaan penyiksaan, kemungkinan akan menargetkan mereka yang menentang tindakan Rusia.”
Crocker tidak merinci intelijen apa yang menjadi dasar kecurigaan AS. Namun dia menambahkan: “Secara khusus, kami memiliki informasi yang kredibel yang menunjukkan pasukan Rusia membuat daftar warga Ukraina yang diidentifikasi untuk dibunuh atau dikirim ke kamp-kamp setelah pendudukan militer.”
Korban potensial lainnya, dapat mencakup agama dan etnis minoritas dan orang-orang LGBTQI+. Setiap protes yang meluas terhadap pendudukan Rusia akan disambut oleh “kekuatan mematikan”.***
