Washington (Riaunews.com) – Politikus dari Partai Republik, Mike Johnson, terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau Ketua DPR Amerika Serikat ke-56 pada Rabu (25/10/2023), mengisi kursi yang telah kosong selama tiga pekan dengan perolehan suara 220 berbanding 209.
Ia menggantikan Kevin McCarthy yang digulingkan dalam pemungutan suara bersejarah pada 3 Oktober 2023 oleh sekelompok kecil rekannya dari Partai Republik.
Pertama kali terpilih menjadi anggota DPR pada 2016, Johnson adalah ketua DPR dengan pengalaman paling sedikit dalam beberapa dekade belakangan. Ia berhasil meraup suara bulat dari anggota Partai Republik setelah tiga anggota parlemen lainnya – Steve Scalise, Jim Jordan, dan Tom Emmer – tidak mampu menyatukan partai untuk terpilih sebagai penerus McCarthy.
Lantas, siapa sosok Mike Johnson yang berhasil mengungguli tiga kandidat lainnya dan mengisi kursi ketua DPR yang sempat kosong selama tiga pekan?
Pengacara dan mantan penyiar radio
Terpilih di usia 51 tahun, Johnson adalah seorang pengacara, politikus, dan mantan penyiar radio. Ia lahir di negara bagian Louisiana, dan menetap di sana untuk menyelesaikan pendidikan tinggi di Louisiana State University. Setelah lulus, ia bekerja sebagai pengacara di Benton, Louisiana, sebelum menjabat sebagai perwakilan di DPRD Louisiana dari 2015 hingga 2017.
Johnson terpilih menjadi anggota DPR AS pada 2016 untuk menggantikan Perwakilan John Fleming di distrik ke-4. “Saya seorang Kristen, seorang suami, seorang ayah, seorang pengacara hukum konstitusional yang konservatif dan pemilik usaha kecil,” katanya kepada surat kabar Louisiana Baptist Message pada 2016.
Saling dukung dengan Donald Trump
Politikus konservatif dari Partai Republik ini didukung mantan Presiden Donald Trump dalam pencalonannya. Sebelumnya, ia menuliskan banding yang gagal lolos, meminta Mahkamah Agung membatalkan hasil pemilu di negara-negara bagian di mana Donald Trump kalah suara dalam pemilihan presiden tahun 2020.
Sebagai pengacara, ia bergabung dalam tim pembela hukum Trump selama dua persidangan Senat atas tuduhan pemakzulan terhadap mantan presiden itu.
Menentang hak aborsi dan pernikahan sesama jenis
Sebelum menjadi anggota Kongres, Johnson banyak menangani kasus kebebasan beragama, dan berhasil membela larangan pernikahan sesama jenis di Louisiana pada 2004.
Johnson pun memiliki sejarah panjang dalam menentang hak aborsi. Ia mendukung rancangan undang-undang yang melarang aborsi di AS setelah 15 minggu, dengan pengecualian untuk pemerkosaan, inses, dan terancamnya nyawa ibu. Negara bagian asalnya, Louisiana, menerapkan larangan aborsi total, dengan pengecualian terbatas.
Tolak bantuan ke Ukraina, dukung bantuan ke Israel
Johnson menentang kebijakan untuk mengalirkan bantuan ke Ukraina yang sedang menghadapi invasi Rusia sejak 2022, sementara mendukung bantuan untuk Israel yang sedang melancarkan serangan dan blokade di wilayah Palestina.
Tindakan pertamanya sebagai ketua DPR adalah menyerukan RUU yang menandakan dukungan bagi Israel, yang telah meningkatkan pengeboman di Gaza menyusul serangan dan penculikan yang dilakukan kelompok militan Hamas pada 7 Oktober lalu.
“RUU pertama yang akan saya bawa ke pertemuan ini sebentar lagi adalah untuk mendukung sahabat kita, Israel, dan kita sudah melampaui batas waktu untuk melakukannya,” kata Johnson pada Rabu, 25 Oktober 2023.
Sementara, atas penentangannya terhadap pengiriman bantuan untuk Ukraina, Johnson menerima nilai F dari Partai Republik untuk Ukraina, sebuah kelompok advokasi yang menyusun laporan bagi anggota parlemen dinilai dari dukungan mereka.***