Jumat, 29 November 2024

Indonesia Minta Vanuatu tak ikut campur soal Papua

Ikuti Riaunews.com di Google Berita
 
Diplomat Indonesia di PBB, Silvany Austin Pasaribu
Diplomat perwakilan Indonesia, Silvany Austin Pasaribu.

New York (Riaunews.com) – Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman mengungkit soal isu pelanggaran HAM di Papua dalam Sidang Majelis Umum PBB. Indonesia pun membantah isu itu lewat hak jawabnya.

“Saya bingung, bagaimana bisa sebuah negara berusaha mengajarkan negara lain, tapi tidak mengindahkan dan memahami keseluruhan prinsip fundamental Piagam PBB,” kata Diplomat perwakilan Indonesia, Silvany Austin Pasaribu dalam pidatonya di akun Youtube PBB, Ahad (27/9/2020).

Baca: Bicara di Sidang PBB, PM Pakistan sebut kartun Nabi semakin memicu Islamofobia

Silvany kemudian mengatakan bahwa tuduhan Vanuatu itu hal yang memalukan. Vanuatu, menurutnya, terlalu ikut campur dengan urusan Indonesia.

“Ini memalukan, bahwa suatu negara terus memiliki obsesi tidak sehat yang berlebihan tentang bagaimana seharusnya Indonesia bertindak atau memerintah sendiri,” ujarnya tegas.

Silvany juga meminta negara yang terletak di Samudera Pasifik ini menjalankan terlebih dahulu apa yang tercantum dalam Piagam PBB. “Sebelum hal itu dilakukan, tolong jangan menceramahi negara lain,” ungkap Silvany.

Lebih lanjut, Silvany menegaskan bahwa Vanuatu bukanlah representasi masyarakat Papua. Dia meminta Vanuatu tak berkhayal soal Papua di Indonesia.

“Kalian bukan representasi masyarakat Papua, dan tolong jangan berkhayal mengenai hal tersebut,” tegas Silvany.

Selain itu, dia juga bicara terkait masalah HAM yang kerap dipakai sebagai kedok. Dia mengungkit soal dukungan PBB kepada Indonesia.

Baca: Rocky Gerung nilai pidato Jokowi di Sidang PBB seperti kata sambutan

“Indonesia akan terus berjuang melawan advokasi separatisme di balik kedok kekhawatiran HAM. Papua dan Papua Barat adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia sejak 1945. Hal ini sudah didukung PBB dan komunitas global sejak beberapa dekade lalu. Ini sudah final, tak dapat diubah, dan permanen,” tuturnya.

Dilansir Detik, sebelumnya, Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman mengungkit soal masalah pelanggaran HAM di Papua. Untuk diketahui, Vanuatu adalah negara di Samudra Pasifik yang masyarakatnya juga merupakan etnis Melanesia seperti Papua.***


Eksplorasi konten lain dari Riaunews

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

 

Tinggalkan Balasan