Kamis, 18 Agustus 2022

Negara Ini Tak Berdaya Pelabuhannya Dikuasai China Karena Utang, Kini Malah Diembargo Amerika

Pelabuhan mentereng Kamboja yang kini dikuasai China.

Phnom-Penh (Riaunews.com) – Nasib yang dialami negara ini bak pepatah sudah jatuh tertimpa tangga.

Setelah harus pasrah pelabuhannya dikuasai China, negara ini kini juga harus menerima embargo dari Amerika Serikat.

Pengumuman Washington minggu lalu yang berupa penerapan embargo senjata kepada Kamboja adalah respon terbaru dari kondisi yang terus-menerus memburuk dari hubungan bilateral Amerika Serikat (AS) dan China.

Sebelumnya, embargo senjata adalah larangan ekspor-impor senjata dari dan ke Kamboja.

Washington menjatuhkan keputusan ini setelah mencurigai aktivitas mencurigakan meningkatnya hubungan Kamboja dengan China.

Dilansir dari Asia Times, dari sudut pandang Washington, pemerintahan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, yang makin otoriter, tidak hanya mencekik hak politik dan HAM tapi juga menjadi boneka Beijing.

AS yakin Phnom Penh telah secara rahasia setuju pasukan-pasukan China bisa menggunakan Kamboja sebagai pangkalan militer.

Namun dari sudut pandang Phnom Penh, AS telah secara tidak adil menghukum Kamboja dan menyebarkan informasi salah mengenai perjanjian yang seharusnya rahasia untuk memperbolehkan pasukan China turun di tanah Kamboja, yang jika benar akan menodai piagam negara tersebut.

Kamboja juga melihat kemunafikan dalam kritik AS dan sanksi mereka melihat cara AS yang ramah terhadap Vietnam, negara yang lebih sering melanggar HAM tapi punya hubungan lebih serius dengan China.

AS menghapus embargo senjata atas Vietnam tahun 2016 dengan alasan geopolitik yang jelas, sementara Washington sejauh ini tidak menawarkan bukti demonstratif apapun atas kesepakatan militer rahasia Kamboja-China.

Kesepakatan ini memberikan China akses kepada Pangkalan Angkatan Laut Ream sampai ke Teluk Thailand.

Akses China ke pangkalan tersebut akan bisa mengubah keseimbangan kekuatan di Laut China Selatan, di mana AS dan China sedang sangat tegang, mengingat Kamboja akan menjadi sayap selatan baru bagi China dalam teater maritim Laut China Selatan.

Jika tidak ada kesepakatan, Phnom Penh telah berniat menyemangati paranoid AS mengenai isu tersebut, sementara mereka sendiri juga tahu mengubah demokrasi negara menuju negara satu partai akan membuat Washington ngamuk.

Namun rusaknya hubungan yang sudah terjadi sejak 2017 itu sejauh ini masih berupa retorika dan gestur semata.

Secara relatif, pejabat-pejabat biasa di Kamboja dengan sedikit aset untuk dilindungi di AS telah disanksi.

Beberapa bantuan telah diputus tapi China telah dengan cepat mengisi kekosongan tersebut.

Namun, hal ini masih diusahakan AS untuk berubah.

Bulan lalu AS mengatakan jika mereka berencana membuka posisi Kamboja dalam skema perdagangan yang diliputi hak istimewa, yang bisa secara signifikan membantu ekspor Kamboja dan membuat ekonomi pasca Covid-19 Kamboja pulih.

Gayung bersambut terbaru dimulai pada 7 Desember ketika negara-negara bagian dan departemen perdagangan AS mengumumkan sebuah embargo senjata yang akan membatasi akses untuk “bantuan pertahanan” oleh militer Kamboja dan agen intelijen.

“Itu karena hubungan militer Kamboja-China dan AS memutuskan Kamboja telah nakal, jadi bongkahan batu bara untuk Natal!” ujar Sophal Ear, dekan dan profesor di Thunderbird School of Global Management di Arizona State University.***

Tinggalkan Balasan