Kamis, 28 November 2024

Perdana Menteri Sri Lanka: Inflasi Tidak akan Ganggu Stabilitas Politik

Ikuti Riaunews.com di Google Berita
 
Aksi unjuk rasa masyarakat Sri Lanka akibat krisis ekonomi yang terus bergejolak (Foto: Voice of America)

Colombo (RiauNews.com) – Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe telah mengumumkan bahwa negaranya bisa mengalami kenaikan inflasi hingga 40 persen. Pemerintah akan berusaha untuk tetap menjaga stabilitas politik guna meredam kericuhan massal yang lebih parah.

Ranil Wickremesinghe juga mengungkap rencana ekonomi Sri Lanka untuk beberapa minggu kedepan, termasuk sajian anggaran Negara sementara. “Kami tidak memiliki pendapatan rupee, dan sekarang kami harus mencetak (satu) triliun rupee lagi. Melihat hari-hari sulit ke depan, pasti ada protes. Wajar jika orang menderita, mereka harus protes.” ungkap Wickremesinghe sebagaimana dikutip dari The Independent Kamis (26/05/2022).

Namun, Ranil akan terus memastikan stabilitas politik tetap terjaga. “Tetapi kami ingin memastikan bahwa itu tidak mengganggu stabilitas sistem politik,” tambahnya.

Negara Kepulauan berpenduduk 22 juta jiwa ini tengah bertarung melawan gejolak krisis ekonomi terhitung sejak awal Pandemi Covid – 19. Pandemi telah merusak sektor pariwisata yang sangat menunguntungkan di Negara tersebut. Kondisi ini diperparah dengan pemotongan pajak disaat tidak tepat pada masa kepresidenan Rajapaksa.

Krisis bahan bakar Sri Lanka sempat menjadi sorotan dunia. Dimana Sri Lanka sudah tidak memiliki cadangan minyak sama sekali bahkan untuk satu hari.

Demi memupuk kembali kerangka ekonomi, Sri Lanka mengumumkan kerja sama dengan dua perusahaan internasional untuk merestrukturisasi utang luar negeri sebesar 51 miliar dollar AS. Bank Dunia enggan memberikan pinjaman baru ke Sri Lanka hingga pundi – pundi ekonomi Negara kepulauan tersebut dianggap memadai.

Mau tidak mau, pemerintah Sri Lanka akan melakukan pemotongan anggaran di semua sektor. “Misalnya Kementerian Kesehatan, kita tidak bisa memangkas pengeluarannya. Kemendikbud memang terbatas, tapi masih banyak kementerian lain yang bisa kita potong” imbuh Ranil Wickremesinghe.

Penulis: Ananda Pratama Fitriandi


Eksplorasi konten lain dari Riaunews

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

 

Tinggalkan Balasan