Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Paris (Riaunews.com) – Lebih dari 1 juta orang berunjuk rasa di Prancis pada Kamis (19/1/2023) untuk mengecam rencana Presiden Emmanuel Macron menaikkan usia pensiun. Gelombang pemogokan nasional terjadi dan menghentikan layanan kereta api, memblokir kilang, dan membatasi aktivitas pembangkit listrik.
Serikat pekerja terkemuka di negara itu menyerukan pemogokan hari kedua pada 31 Januari dalam upaya untuk memaksa Macron dan pemerintahnya mundur dari rencana reformasi pensiun yang akan membuat sebagian besar orang bekerja lebih lama 2 dua tahun, yakni hingga usia 64.
“Sekarang, pemerintah mendapati dirinya membelakangi tembok,” kata serikat pekerja dalam pernyataan bersama. “Semua orang tahu bahwa menaikkan usia pensiun hanya menguntungkan pengusaha dan orang kaya,” imbuhnya, dilansir Reuters, Jumat (20/1/2023).
Demonstrasi besar-besaran ini adalah ujian besar bagi Macron, yang mengatakan bahwa kebijakan pensiunnya “adil dan bertanggung jawab”, dan diperlukan untuk membantu menjaga keuangan pemerintah pada pijakan yang sehat. Jajak pendapat menunjukkan sebagian besar orang Prancis menentang tindakan tersebut.
Sekitar 1,1 juta pengunjuk rasa turun ke jalan dalam sejumlah protes di seluruh Prancis, kata Kementerian Dalam Negeri, lebih dari selama gelombang pertama protes jalanan ketika Macron pertama kali mencoba meloloskan reformasi pada 2019.
Polisi menembakkan gas air mata dalam bentrokan-bentrokan kecil-kecil dengan pemuda di pinggiran Paris. Beberapa lusin penangkapan dilakukan.
“Gaji dan pensiun yang harus dinaikkan, bukan usia pensiun,” bunyi salah satu spanduk besar yang dibawa oleh para pekerja di Tours, Prancis barat.
“Saya harus mempersiapkan kerangka berjalan saya jika reformasi berhasil,” kata Isabelle, 53, seorang pekerja sosial, mengatakan pekerjaannya terlalu berat jika harus ditambah 2 tahun lagi.
Pemerintah mengatakan reformasi pensiun sangat penting untuk memastikan sistem tidak bangkrut. Menunda usia pensiun 2 tahun dan memperpanjang periode pembayaran akan membawa tambahan 17,7 miliar euro (US$ 19,1 miliar) dalam kontribusi pensiun tahunan, memungkinkan sistem untuk mencapai titik impas pada tahun 2027, menurut perkiraan Kementerian Tenaga Kerja.
Adapun, serikat pekerja berpendapat ada cara lain untuk membiayai pensiun, seperti mengenakan pajak pada orang super kaya atau meningkatkan kontribusi pemberi kerja atau pensiunan kaya.
“Masalah ini dapat diselesaikan dengan cara yang berbeda, melalui perpajakan. Pekerja seharusnya tidak perlu membayar defisit sektor publik,” kata Laurent Berger, pemimpin CFDT, serikat pekerja terbesar di Prancis.
Dalam sebuah pernyataan pada Selasa, Presiden Universitas Hamline Fayneese Miller dan Ketua Dewan Pengawasnya Ellen Watters mengambil pendekatan yang lebih hati-hati, mengatakan “komunikasi, artikel, dan opini” baru-baru ini telah mengarahkan sekolah untuk “meninjau dan memeriksa kembali tindakannya”.
“Seperti semua organisasi, terkadang kami salah langkah,” kata pernyataan itu. “Untuk kepentingan mendengar dari dan mendukung siswa Muslim kami, bahasa yang digunakan tidak mencerminkan sentimen kami terhadap kebebasan akademik. Berdasarkan semua yang telah kami pelajari, kami memutuskan bahwa penggunaan istilah ‘Islamophobia’ oleh kami adalah cacat.”
Hamline tidak secara langsung menanggapi gugatan tersebut, tetapi menambahkan rencananya untuk mengadakan dua percakapan publik dalam beberapa bulan mendatang, satu tentang kebebasan akademik dan perawatan siswa serta satu lagi tentang kebebasan akademik dan agama.
Markas besar Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) nasional juga telah mempertimbangkan masalah ini. Mereka menggarisbawahi antara menunjukkan penggambaran Nabi Muhammad untuk tujuan akademis dan bukan dalam konteks lalai atau jahat.
“Berdasarkan apa yang kami ketahui sampai saat ini, kami tidak melihat bukti bahwa mantan Ajun Profesor Universitas Hamline Erika Lopez Prater bertindak dengan niat Islamofobia atau terlibat dalam perilaku yang memenuhi definisi kami tentang Islamofobia,” kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan yang dirilis pekan lalu.***
