Rabu, 10 Agustus 2022

Ahli Tata Negara Unand Sebut Pembahasan RUU IKN Melenceng

Direktur Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari
Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari

Padang (Riaunews.com) – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari juga menilai pembahasan RUU IKN ini melenceng dari tahapan-tahapan pembahasan sebuah rancangan undang-undang.

Feri mengatakan, pembahasan sebuah rancangan undang-undang setidaknya harus memiliki lima tahapan.

Lima tahapan itu yakni; perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Kelima tahapan itu pun harus melibatkan partisipasi publik.

“Tanpa partisipasi publik akan membuka ruang ketidaknyamanan publik yang berkaitan dengan proses pengujian,” sebutnya, sebagaimana dilansir CNN Indonesia, Sabtu (15/1/2022).

Melihat pembahasan RUU yang supercepat itu, Feri menilai bahwa DPR dan pemerintah sejauh ini tidak mematuhi tahapan-tahapan tersebut.

“Sejauh ini tidak. Misalnya keterbukaan mengenai naskah akademik, pembahasannya dan bagaimana menampung aspirasi publik,” ungkap Feri.

Menurut Feri, seharusnya pemerintah dan DPR tidak perlu tergesa-gesa dalam mengesahkan RUU IKN. Apalagi, menurutnya, pembahasan sebuah rancangan undang-undang yang tergesa-gesa hanya akan menimbulkan masalah.***

Tinggalkan Balasan