Akademisi Australia yang sebut pemerintahan Jokowi represif terhadap Islam, Wamenag membantah

Jakarta (Riaunews.com) – Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saa’di membantah penilaian akademisi dari Australian National University (ANU), Profesor Greg Fealy yang menyatakan pemerintahan Presiden Jokowi bertindak represif terhadap umat Islam dan tak ramah terhadap keberagaman.

Zainut menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi selama ini mendukung penuh pelbagai aktivitas bagi seluruh umat beragama di Indonesia.

Baca: Aktivis KAFIR yang juga pendukung Jokowi, Andrie Adikusumo, teriaki Jenderal Gatot dengan kata ‘anjing’

“Pemerintah mendukung penuh segala bentuk aktivitas umat beragama yang mengarah pada penguatan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai-nilai agamanya. Tidak hanya Islam, tapi semua agama,” kata Zainut dalam keterangan resminya, Selasa (29/9/2020), dilansir CNN Indonesia.

Zainut menilai penggunaan istilah ‘Islamisme” oleh Greg dalam makalahnya sangat keliru. Terlebih lagi, Greg mencontohkannya represi terhadap kelompok Islam di Indonesia dicontohkan dengan larangan penggunaan celana cingkrang dan cadar.

Zainut menegaskan bahwa Indonesia sendiri bukan negara berbasis agama maupun negara sekuler. Menurutnya, Indonesia adalah negara yang masyarakatnya dikenal sangat religius.

Nilai dan ekspresi keberagamaan sangat mewarnai relasi antara agama dan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Hal itu tidak mungkin dibatasi, apalagi diingkari dan direpresi,” kata Zainut.

Baca: Gereja kecewa, Jokowi diam ketika pendeta ditembak mati di Papua

Zainut juga menegaskan kerukunan antarumat beragama di Indonesia sampai saat ini terus dirawat, dijaga, dan ditingkatkan oleh pemerintah. Ia lantas menyinggung hasil survei Balitbang-Diklat Kemenag, yang sejak 2015-2019 menunjukkan angka rata-rata indeks Kerukunan Umat Beragama di Indonesia berada di atas angka 70.

“Indeks ini memperlihatkan bahwa kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia adalah baik, dan itu yang terus dijaga pemerintah dan masyarakat,” katanya.

Pemerintah Indonesia, lanjut Zainut, kini tengah mempertahankan nilai-nilai itu semua. Bukan malah memberangusnya.

Zainut mengatakan Indonesia dan negara lainnya tengah menghadapi tantangan infiltrasi pelbagai paham transnasional seperti liberalisasi dan sekularisasi di tengah era globalisasi. Infiltrasi nilai-nilai tersebut, kata dia, berpotensi merusak tatanan masyarakat Indonesia yang dinilai religius.

Dia menyatakan pemerintah sudah berupaya melakukan penguatan toleransi dan moderasi beragama guna mencegah masuknya nilai-nilai transnasional tersebut.

Baca: Fadli Zon: Liputan DW Indonesia termasuk Islamofobia

“Jadi bukan Islamisme. Yang kita mitigasi dan antisipasi adalah berkembangnya paham dengan tiga karakter, yaitu anti Pancasila dan NKRI, ekstrem dan anarkis sehingga sampai menistakan nilai-nilai kemanusiaan, serta intoleran, terjebak pada klaim kebenaran dan fanatisme kelompok,” kata dia.

Diketahui, Greg Fealy menulis sebuah makalah berjudul ‘Jokowi in the COVID-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and Over-Bearing State’ yang dimuat di East Asia Forum pada 27 September 2020.

Dalam makalah itu, Greg menilai Jokowi telah melakukan kampanye penindasan sistematis terhadap kelompok Islamis dalam empat tahun terakhir.

Greg mendasarkan penilaiannya tersebut setelah melihat penerbitan berbagai aturan diskriminatif di lembaga milik negara. Dia turut mencontohkan pelnagai kebijakan seperti larangan cadar dan cingkrang bagi ASN hingga adanya beberapa Islamis yang disingkirkan dari posisi strategis atau ditolak promosi.***