Jakarta (Riaunews.com) – Pemerintah diminta mempertimbangkan menunda proyek infrastruktur yang tidak mendesak untuk menghemat anggaran, daripada menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.
Pasalnya, rencana kenaikan harga BBM yang akan disampaikan Presiden Joko Widodo pekan depan, bertujuan untuk menekan beban APBN yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi BBM yang sudah menyentuh angka Rp 520 triliun.
Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK mengatakan, rencana kenaikan harga BBM ini seperti anomali dari ngototnya pemerintah membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang seharusnya bisa ditunda.
“Kami sudah sarankan sejak awal, tunda dulu pembangunan infrastruktur yang belum mendesak, seperti pembangunan Ibukota Negara. Jangan memaksakan diri apalagi menggunakan APBN,” tegas Amin kepada wartawan, Jumat (19/8/2022).
Legislator dari Fraksi PKS juga menyoroti adanya proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung (KJCB) yang tidak memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional dan justru memberikan beban yang begitu berat bagi APBN.
“Juga jangan muncul lagi kasus seperti pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang ujung-ujungnya melanggar janji Presiden untuk tidak menggunakan APBN dan terjadi pembengkakan biaya yang sangat besar,” ujarnya.
Menurutnya, Presiden Jokowi harus memenuhi janjinya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan tidak menaikkan harga BBM yang menjadi beban rakyat kecil.
“Jangan sampai, akibat kebijakan pemerintah yang salah kaprah, rakyat lagi yang harus menanggung dampaknya,” tandasnya. ***
