Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Jakarta (Riaunews.com) – Pengamat Hukum 212, Damai Hari Lubis (DHL) mengibaratkan Presiden Jokowi bak pepatah “Gajah di pelupuk mata tak nampak, namun semut di seberang lautan justru kelihatan”. Hal itu terkait dengan seruan Jokowi terhadap pemerintah junta militer Myanmar untuk melepaskan tahanan politik.
“Jokowi mestinya instrospeksi diri, karena tampak dirinya pura-pura tidak tahu, ada tahanan politik hingga dilangsungkannya persidangan politik yang dilakukan oleh pemerintahan RI, diantaranya penahanan dan persidangan politik yang sedang digulirkan oleh elit-elit politik pemerintahan terhadap HRS dan kawan-kawan aktivis, dimana dirinya sendiri selaku presiden dan kepala pemerintahan tertinggi”, kata Damai Hari Lubis kepada Gelora.co.
Damai melanjutkan, Jokowi mestinya terpukul secara moral, karena kasus yang ditimpakan kepada HRS adalah sekedar dugaan pelanggaran prokes covid-19 terkait kerumunan. Padahal masyarakat menilai Jokowi juga melakukan hal yang sama (pelanggaran prokes), bahkan terjadi beberapa kali, antara lain kerumunan di Maumere dan menghadiri penikahahan artis Atta-Aurel. “Namun tak tesentuh oleh hukum”, jelas Damai.
Oleh karena adanya tahanan politik di dalam negeri, Damai menilai sangat tak pantas Jokowi menyuarakan pembebasan tahanan politik di Myanmar.
“Sebelum pemerintahan yang ia pimpin menghentikan proses politik yang berkedok hukum, dan membebaskan tahanan di tanah air, tidaklah pantas melibatkan diri atau menyampaikan ‘seruan yang aneh’ terhadap pelanggaran HAM yang ‘hampir sama’ ia lakukan dengan pemerintahan Myanmar saat ini”, tegas Damai.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan sejumlah pernyataan dalam ASEAN Leaders Meeting di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Sabtu (24/4/2021). Salah satu poin yang disampaikannya ialah meminta para tahanan politik Myanmar segera dilepaskan.
Poin tersebut disampaikan Jokowi dihadapan Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing yang juga hadir dalam pertemuan tersebut. Untuk menghentikan kekerasan terhadap sipil yang terus terjadi pasca kudeta militer, Jokowi meminta adanya dialog secara inklusif.
“Proses dialog yang inklusif harus dimulai, tahanan politik harus segera dilepaskan,” kata Jokowi yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu.
Selain itu, Jokowi juga meminta militer Myanmar membuka akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN yang dikoordinir sekjen ASEAN bersama dengan The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre).***
