Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Jakarta (Riaunews.com) – Wakil Sekjen Partai Demokrat, Irwan membantah pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat terjadi akibat kerusakan lingkungan di area tangkapan hujan yang terjadi sejak puluhan tahun lalu.
Menurut Irwan, pernyataan Jokowi soal banjir di Sintang keliru. Sebab, faktanya, banjir besar di wilayah itu terakhir terjadi pada tahun 80-an. Artinya, ada perubahan tutupan lahan yang masif beberapa tahun terakhir di DAS hulu Sungai Kapuas.
“Apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo itu tentu keliru besar jika mengatakan kerusakan catchment area di DAS Hulu Sungai Kapuas sudah berpuluh-puluh tahun,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (18/11/2021).
“Faktanya, banjir besar dan berlangsung lama di Sintang baru terjadi saat ini. Terakhir banjir besar tahun 80-an. Itu artinya ada perubahan tutupan lahan yang masih beberapa tahun terakhir ini di DAS hulu Sungai Kapuas.
Anggota Komisi V DPR itu juga mengkritik solusi yang ditawarkan Jokowi memperbaiki kerusakan itu dengan melakukan penghijauan di DAS hulu sungai Kapuas. Menurut dia, solusi itu tidak efektif dan hanya akan menghabiskan uang negara.
Irwan mempertanyakan solusi Jokowi. Sebab, di lapangan, solusi itu tidak dibarengi dengan kontrol terhadap izin usaha perkebunan dan tambang. Menurut dia, reboisasi hutan seperti tawaran Presiden tidak akan efektif jika izin usaha pemanfaatan di daerah hulu terus diberikan.
“Bagaimana mau melakukan penghijauan di Areal Penggunaan Lain sedangkan semuanya sudah diberikan ijin usaha perkebunan dan tambang?” Katanya.
Irwan pun menawarkan agar pemerintah mestinya mengkaji ulang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi Kalbar, termasuk RTRW Kabupaten di hulu DAS sungai Kapuas.
Dia menyarankan pemerintah agar menjadikan kabupaten-kabupaten di DAS hulu Sungai Kapuas sebagai wilayah konservasi. Wilayah itu nantinya bisa diberi Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat tiap tahun untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan.
“Tidak boleh ada penerbitan izin perkebunan sawit dan tambang baru,” katanya.
“Izin Lokasi ataupun HGU perkebunan sawit existing saat ini yang belum ada pembukaan lahan segera dicabut dan tutupan lahannya dipertahankan serta lahannya dikembalikan jadi kawasan hutan,” tambah Irwan.
Banjir diketahui merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Sintang selama sebulan terakhir ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sintang mencatat, sampai saat ini ada 35.807 KK atau 124.497 warga terdampak.
Dari jumlah warga yang terdampak itu, sebanyak 25.884 orang terpaksa harus mengungsi.
Jokowi menyebut kerusakan di kawasan tangkapan hujan selama puluhan tahun menjadi penyebab banjir tersebut. Akibatnya, Sungai Kapuas meluap ke wilayah sekitar saat hujan lebat terjadi.
“Itu karena kerusakan catchment area, daerah tangkapan hujan, yang sudah berpuluh-puluh tahun. Ya itu yang harus kita hentikan karena masalah utamanya ada di situ,” kata Jokowi usai peresmian jalan tol di Serang, Banten, Selasa (16/11).***
