Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Jakarta (Riaunews.com) – Politisi Partai Gerindra Fadli Zon menolak rencana pemerintah memperjualbelikan vaksin Covid-19 melalui Kimia Farma.
Anggota Komisi I DPR RI itu meminta agar vaksin Gotong Royong berbayar harusnya dibatalkan, bukan ditunda.
“Uang membeli vaksin pakai uang rakyat terus dijual lagi ke rakyat. Semoga juga bukan vaksin hibah negara sahabat yang diperjualbelikan,” tulis Fadli Zon dalam akun Twitter-nya @fadlizon pada Senin (12/7/2021).
“BUMN itu bentuk intervensi negara untuk melayani rakyat bukan cari untung dari rakyat,” tambahnya.
Vaksin Gotong Royong (berbayar) harusnya dibatalkan, bukan ditunda. Uang membeli vaksin pakai uang rakyat trus dijual lg ke rakyat. Smg jg bukan vaksin hibah negara sahabat yg diperjualbelikan. BUMN itu bentuk intervensi negara utk melayani rakyat bukan cari untung dr rakyat.
— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) July 12, 2021
Diberitakan sebelumnya rencana pemerintah menjual vaksin Covid-19 secara umum menuai protes publik.
Pasalnya vaksin Covid-19 yang diperjualbelikan dianggap justru akan meningkatkan penderitaan rakyat.
Hal itu diungkapkan oleh anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad.
Di mana vaksin Covid-19 berbayar akan dilakukan melalui perusahaan BUMN farmasi PT Kimia Farma.
Dia mengingatkan bahwa dalam UUD 1945 negara mewajibkan melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia.
Dia menegaskan program vaksinasi seharusnya dilakukan secara gratis tanpa harus menambah beban masyarakat.
“Program Presiden Joko Widodo tentang percepatan vaksinasi gratis di seluruh pelosok nusantara harus didukung oleh seluruh pembantunya,” katanya kepada wartawan, Ahad (11/7/2021).
Anggota Komisi XI DPR RI itu mengungkapkan, dirinya bakal mempertanyakan vaksinasi berbayar kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Khususnya kepada penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Kita akan mempertanyakan ke Menteri Keuangan tentang Penggunaan APBN 2021 senilai Rp 97 T untuk Kesehatan termasuk membeli vaksin,” ucapnya.
Kamrussamad juga mempertanyakan apakah ini cara pemerintah untuk melakukan penghematan pada biaya kesehatan atau untuk menekan rakyat.
Sebab keputusan menkomersialkan vaksin sangat berbanding terbalik dengan upaya percepatan vaksinasi gratis di seluruh pelosok negeri.
“Apakah ini keputusan terbaru untuk menghemat biaya kesehatan atau untuk meningkatkan penerimaan rakyat di atas penderitaan rakyat. Apakah hal ini pantas?” pungkasnya.***
