Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Jakarta (Riaunews.com) – Staf Khusus Kementerian Sekretariat Negara Faldo Maldini memastikan pusat pemerintahan termasuk instansi-instansi di bawahnya tak ikut campur dalam pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-34 yang akan digelar Lampung pada Desember 2021 mendatang.
Diketahui salah satu agenda pelaksanaan muktamar itu adalah mencari pemimpin baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
“Pemerintah tidak pernah berupaya campur tangan. Ini sepenuhnya ranah warga Nahdliyin,” kata Faldo saat dihubungi, Jumat (12/11/2021).
Lebih lanjut, Faldo mengatakan isu yang menyebutkan pemerintah campur tangan dalam setiap pemilihan ketua umum sebuah organisasi merupakan hal biasa. Oleh sebab itu, Faldo mengatakan istana tak akan ambil pusing mengenai tudingan itu.
“Isu begini sudah biasa. Pemilihan apa saja, pemerintah dicurigai akan intervensi. Ini bukan hal baru saya kira. Apalagi, itu pemilihan di organisasi sebesar NU. Kami maklumi segala pandangan,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa setiap organisasi di Indonesia memiliki aturan dan independensi yang harus dilindungi, termasuk oleh negara. Hal tersebut merupakan hak konstitusional, sehingga pemerintah harus memastikan itu terlaksana.
Di satu sisi, lewat muktamar tersebut, Faldo menyatakan pemerintah berharap pemimpin yang akan terpilih akan dapat berkontribusi besar bagi Indonesia.
“Kami hanya mendoakan pemimpin NU yang terpilih nanti dapat berkontribusi sebesar-besarnya bagi Bangsa dan Negara. NU adalah berkah bagi semua, Islam yang rahmatan lil alamin,” katanya.
Sebelumnya Ketua Umum petahana PBNU Said Aqil Siradj berharap tak ada instansi pemerintah yang ikut campur dalam pemilihan ketum baru PBNU. Ia mengingatkan jangan sampai instansi pemerintah menghilangkan kredibilitas Muktamar NU ke-34.
Sebagai informasi, beberapa waktu sebelumnya, Wakil Ketua PWNU Lampung Muhammad Irfandi menyebut ada oknum Kemenag memborong kamar hotel di Bandar Lampung. Ia bilang hotel-hotel diborong di tanggal-tanggal muktamar.
“Saya mempertanyakan, kenapa negara seakan mengindikasikan melakukan sabotase terhadap kegiatan ini, sehingga mereka memborong tingkat hunian hotel yang bertepatan dengan agenda Muktamar,” ungkap Irfandi dalam keterangan tertulis, Senin (8/11).
Tudingan itu telah dibantah Kementerian Agama. Bantahan juga disampaikan oleh Yahya Staquf–yang disebut akan maju dalam pemilihan menantang sang petahana. Ia menyangsikan klaim soal Kemenag intervensi Muktamar PBNU.
Muktamar ke-34 NU dijadwalkan digelar pada 23-25 Desember mendatang di Lampung. Ketua Panitia Muktamar NU Imam Aziz menyatakan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin didapuk menjabat Ketua Majelis Tahkim atau Dewan Etik.
Majelis Tahkim merupakan dewan etik muktamar yang terdiri dari para ulama sepuh untuk menjaga pelaksanaan muktamar dengan menjunjung tinggi aturan-aturan dan akhlakul karimah.
“Iya [Ma’ruf Jabat Ketua Dewan Etik Muktamar NU],” kata Imam Aziz mengonfirmasi saat ditanya CNNIndonesia.com mengenai posisi Ma’ruf itu, Jumat (12/11).
Imam juga menjelaskan selain Ma’ruf yang merupakan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), terdapat 10 ulama sepuh lainnya yang menjadi anggota Majelis Tahkim Muktamar NU ini.
Para anggota majelis tahkim itu antara lain Mustasyar PBNU Ahmad Mustofa Bisri, Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur Anwar Mansur, Rais Syuriyah PWNU Nusa Tenggara Barat TGH Turmudzi Badaruddin, Mustasyar PBNU Dimyati Rois, Mustasyar PBNU Lutfi bin Yahya.
Lalu Rais Syuriyah PBNU Nurul Huda Jazuli, Mustasyar PBNU Abuya Muhtadi Dimyathi, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan Zubair Muntashor, Rais Syuriyah PBNU Ali Akbar Marbun, dan Mustasyar PBNU Khotibul Umam.
Dalam keterangan resminya, Imam Aziz menyampaikan Ma’ruf dalam waktu dekat akan mengundang seluruh anggota Majelis Tahkim. Hal itu dilakoni guna memusyawarahkan kode etik dalam pelaksanaan muktamar nanti.
Imam juga menginformasikan bahwa Ma’ruf–yang juga diketahui pernah menjabat sebagai Rais Aam PBNU–menyatakan bersedia mengawal pelaksanaan muktamar di Lampung secara fisik sejak pembukaan sampai penutupan.***
