Subang (Riaunews.com) – Seorang Kepala Desa di Kabupaten Subang, Indra Zainal Alim, memprotes cara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam mendata warga yang akan mendapat santunan Bansos COVID-19.
Indra, Kepala Desa Jalancagak, Subang protes lantaran proses pendataan yang dilakukannya menjadi sia-sia. Sebab, ada instruksi penerima bansos berdasarkan data dari Pemerintah Pusat. Sementara warga yang sudah didata oleh pihak desa tak masuk ke dalam data pemerintah pusat, kemudian menagih janji pembagian bansos ke Kepala Desa.
Hal inilah yang membuat Indra dan jajarannya membuat video protes ke Jokowi, Mendes hingga Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat.
“Kami data melalui RT dan RW hampir semua warga kami kumpulkan. Kami tidak tahu kuotanya berapa untuk desa kami, kami ambil serabutan terkait COVID-19 ini. Kemudian turun lagi kebijakan bahwa ini nanti didata kembali Kemensos, kemudian dari Kabupaten juga Provinsi. Setelah kami ambil data semua, berubah semua lagi, kami masukan yang terimbas COVID-19,” kata Indra saat dihubungi Kumparan, Senin (27/4/2020).
“Setelah terkumpul dimentahkan lagi, yang mendapatkan bantuan itu sesuai dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang dulu disebut BDT, data Dinsos Kabupaten dan Provinsi karena nge-link masuk ke provinsi pusat,” jelasnya.
Jelas saja hal ini membuat Indra geram. Sebab hasil kerja keras pendataannya sia-sia. Warga yang sudah dijanjikan akan mendapat bansos pun menagih.
“Mematahkan apa yang sudah kami kerjakan hingga larut malam begadang memasukkan data warga yang memang terimbas, gitu loh,” ungkapnya.
“Intinya kami sebagai kepala desa hanya ingin begini, tolong di atas ketika mengeluarkan kebijakan, dikaji, yang terstruktur dan sistematis, tetapkan dulu kuota untuk Subang berapa,”kata Indra.***
https://www.youtube.com/watch?v=Y85artSZvi0
