Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Jakarta (Riaunews.com) – Sekjen Persatuan Nasional Aktivis (PENA) 98 Adian Napitupulu menyarankan, mahasiswa tidak mendemo Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dia meminta, mahasiswa seharusnya mendemo menteri dan sejumlah Ketua Umum partai yang mengusung wacana tersebut. Lalu, bagaimana respons BEM Seluruh Indonesia (SI) terkait ucapan Adian itu?
Koordinator BEM SI, Kaharuddin menilai Jokowi punya tanggung jawab untuk mengatur para menterinya. Dia meminta Jokowi harus bersikap tegas kepada para menterinya yang masih saja menggulirkan wacana mengenai penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Presiden sebagai kepala negara tertinggi yang bertanggung jawab harus tegas kepada pembantunya. Ya kan kalau menteri penanggung jawab teratasnya kan presiden,” ucap Kahar saat dihubungi, Ahad (10/4/2022).
Kahar juga mengkritik Adian karena seolah justru tidak mewakili aspirasi rakyat. Padahal, Adian sendiri merupakan seorang anggota DPR RI.
“Saat ini ketika anggota dewan mengkritik gerakan mahasiswa, hari ini mahasiswa akan mengkritik anggota dewan. Bagaimana aspirasi yang diambil adalah aspirasi partai bukan aspirasi rakyat seperti itu,” papar Kahar.
Sebelumnya, Adian Napitupulu bingung dengan kondisi politik saat ini. Dia menyebut ada tiga menteri yang melontarkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan seharusnya bukan Jokowi yang didemo.
“Yang bicara perpanjangan masa jabatan presiden bukanlah Jokowi, tapi ada tiga menteri. Lalu kenapa yang didemo Jokowi, bukan para menteri itu?” kata Adian Napitupulu dalam keterangannya, Jumat (8/4/2022).
“Ada tiga ketua partai yang bicara perpanjangan masa jabatan presiden tapi, sekali lagi, kenapa yang didemo Jokowi bukan tiga partai itu? Yang bicara presiden 3 periode itu salah satu lembaga survei dan salah satu kader partai, tapi kenapa yang didemo Jokowi, bukan lembaga survei atau kantor partai?” imbuhnya.
Menurut politikus PDIP itu, untuk merealisasikan perpanjangan ataupun mengubah dari dua periode menjadi tiga periode, kewenangannya ada di DPR RI, bukan di Istana Kepresidenan. Hal itu membuat Adian bingung.
“Yang mengatakan tidak berminat 3 periode adalah Jokowi. Yang mengatakan bahwa mereka yang menginginkan 3 periode adalah orang yang juga cari muka Jokowi. Yang mengatakan bahwa mengenai masa jabatan ia akan tunduk pada konstitusi adalah Jokowi, yang mengatakan bahwa menteri tidak boleh lagi bicara tentang perpanjangan masa jabatan juga Jokowi. Tapi aneh kenapa yang didemo justru Jokowi?” ujarnya.
Jika bertanya kenapa yang didemo Jokowi, menurut Adian, akan masuk pada ruang perdebatan dengan argumentasi yang tidak jauh dari asumsi terhadap perasaan Jokowi terhadap dugaan bahwa semua pernyataan para menteri dan ketua umum partai tersebut berasal dari keinginan Jokowi.***
Baca Artikel Asli
