Jakarta (Riaunews.com) – Beberapa sekolah dan instansi pendidikan lainnya saat ini menerima pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) serta berbagai iuran melalui aplikasi Gopay milik Gojek.
Tak sedikit yang mengkritik hal tersebut dengan mengaitkan posisi Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sebab, sebelum menduduki kursi sebagai pembantu Presiden, Nadiem dikenal sebagai pendiri sekaligus bos Gojek.
Menanggapi isu tersebut Nadiem mengatakan pembayaran SPP lewat Gopay bukan urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dia menampik terlibat dalam skema tersebut.
Hal tersebut diungkapkan ketika dirinya tengah menghadiri acara Mata Najwa di Ciputra Artpreneur, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2020).
“Itu kan enggak ada urusan sama Kemendikbud. Sekolah swasta menerima metode pembayaran apa bukan urusan Kemendikbud,” tutur Nadiem singkat.
Nadiem mengamini bahwa tudingan konflik kepentingan terhadap dirinya berbau politis. Semenjak menjabat menjadi Mendikbud, ia mengaku sering mendapati informasi tentang dirinya yang tak sesuai harapan.
“Waktu itu (awal menjabat) shock apa pun [omongan saya] bisa dipelintir. Itu yang bikin semarak di media,” ceritanya.
Nadiem mengatakan di hari-hari pertama ia sempat stress menanggapi pemberitaan media. Namun berjalan empat bulan menduduki kursi birokrasi, ia lambat laun terbiasa dengan hal itu.
“Sekarang meditasi lebih sering, main sama anak, menenangkan hati. Ujung-ujungnya nggak apa-apa karena dampak yang bisa dilakukan 10 tahun ke depan dalam pendidikan. Yang penting kelar,” ujarnya.
Pembayaran bisa dilakukan melalui aplikasi Gojek di fitur GoBills. Sejauh ini, ada sedikitnya 180 lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, sekolah dan tempat kursus di Indonesia yang telah terdaftar di GoBills.
Perkara Gopay yang membuka kerjasama dengan setidaknya 180 instansi pendidikan dalam pembayaran SPP ini banyak menuai kritik, khususnya terhadap Nadiem. Seperti diketahui sebelum menjadi pejabat negara ia adalah bos sekaligus pendiri Gojek.
Nadiem diminta agar mengajak platform pembayaran digital lain agar turut bekerja sama dengan instansi pendidikan. Hal ini pun juga diserukan pihak Kemendikbud yang mendorong perusahaan financial technology lainnya mengikuti jejak Gopay.***