Jakarta (Riaunews.com) – Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membantah anggapan bahwa pemerintah telat mengambil kebijakan terkait penanggulangan virus corona (Covid-19). Luhut menegaskan, semua kebijakan yang diambil sudah melalui koordinasi dan dilakukan sesuai tahapan.
Menurutnya, jika kebijakan diambil secara tergesa-gesa maka efektivitasnya tidak akan maksimal. Bahkan bisa jadi akan ada masalah timbul, dalam hal ini dia memberi contoh yang terjadi di negara lain.
“Kita lihat India kan tidak baik juga. Jadi kita lihat supaya tahapannya lebih jelas,” kata Luhut dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI yang berlangsung virtual, Selasa (21/4/20).
Luhut bilang, kebijakan pemerintah sebagaimana yang diterapkan dalam protap kemiliteran, yakni bertahap, bertingkat dan berlanjut. Selain itu, dia juga selalu mengedepankan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dalam kebijakan melarang mudik.
“Nah saya terus terang vidcon dengan Gubernur Anies, Banten, Jabar, Jateng Jogja, Jatim dan Lampung, kita koordinasi dulu semua, baru kemudian kita ambil langkah-langkah itu,” tegasnya.
Jadi jika ada yang bilang setiap kebijakan diambil tanpa koordinasi, Luhut bilang itu tidak benar. Ia pun mengaku sudah paham betul betapa pentingnya koordinasi.
“Ya kita ngerti lah berkoordinasi itu karena di dalam militer itu proses pengambilan keputusan itu ada yang disebut namanya hubungan komandan dan staf. Saya lahir dari situ, ndak mungkin saya lari sari situ,” serunya.
“Jadi kalau ada yang bilang kita terlalu lambat tidak juga, semua waktunya kita paskan. Jadi tidak ada yang tidak kita hitung dalam konteks ini,” lanjutnya yang dilansir CNBC Indonesia.***
