Jakarta (Riaunews.com) – KH Muhyiddin Junaidi mengkritik sikap Presiden Joko Widodo yang mengatakan pihaknya tidak tahu apa-apa soal pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Bagi dia, tidak pantas orang nomor satu di Indonesia menjawab tidak tahu apa-apa ketika ditanya sesuatu yang berkembang apalagi menjadi polemik.
“Kita semua sudah banyak makan asam garam, kalau ada seorang pemimpin nasional menjawab tidak tahu apa-apa, itu adalah sebuah kejanggalan,” kata Wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut dalam webinar yang berlangsung Sabtu (20/6/2020).
Baca: Jika pembahasan RUU HIP dilanjutkan MUI serukan aksi besar-besaran: Hidup mulia atau mati syahid
Sementara, dalam proses legislasi, MUI sudah mengadakan berbagai lobi dengan DPR. Termasuk dengan wakil presiden KH Ma’ruf Amin.
“Kami tidak minta ke Wapres agar pembahasannya ditunda, tapi dihentikan. Alhamdulillah sampai saat ini dukungan terus mengalir dan selanjutnya kami akan bertemu dengan pemerintah dalam hal ini presiden,” ujarnya.
Sebelumnya, Kiyai Muhyiddin menegaskan, apabila setelah pertemuan dengan MUI dengan DPR dan Wapres tidak menemukan hasil, maka MUI akan menunjuk panglima untuk melakukan masirah kubra (aksi besar-besaran). Hal ini ditempuh apabila upaya persuasif sudah tidak dapat lagi dilakukan.
Baca: Di hadapan purnawirawan Jokowi klaim pemerintah tidak ikut campur mengusulkan RUU HIP
“Kami gunakan masirah kubra yang memiliki arti dalam yaitu berjuang di jalan Allah untuk mendapatkan Ridha Allah. Jangan sampai ketika malam hari orang sedang tidur, pembahasan itu disahkan, naudzubillah min dzalik, kami akan rapat dan di dalam rapat itu harus ada orang yang kuat untuk melakukan masirah kubra, kalau dulu ada 212, kita skalanya nasional dari semua provinsi,” katanya.***