KSP Sebut RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesuai Arahan Jokowi

Joko Widodo
Presiden Joko Widodo.

Jakarta (Riaunews.com) – Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menyebut Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

Jaleswari mengatakan Jokowi memerintahkan untuk menindak kekerasan seksual dengan hukuman maksimal. RUU TPKS hadir sebagai payung hukum dari upaya pemerintah memberantas kekerasan seksual itu.

“Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa terhadap kejahatan seksual, pemerintah akan sangat tegas bahkan tidak ragu untuk menerapkan hukuman maksimum. RUU TPKS oleh karenanya sudah sejalan dengan arahan presiden tersebut,” kata Jaleswari dalam keterangan tertulis, Senin (22/11).

Dia menyampaikan pihaknya mendukung langkah Badan Legislasi DPR dalam pembentukan UU TPKS. Salah satu wujud dukungan pemerintah adalah pendirian Gugus Tugas Percepatan Pembentukan RUU TPKS.

Jaleswari berkata gugus tugas itu terdiri dari perwakilan berbagai kementerian/lembaga. Menurutnya, gugus tugas itu bekerja untuk mengoordinasikan langkah internal pemerintah dalam pembahasan RUU TPKS.

“Gugus Tugas Pemerintah selama ini intensif berkoordinasi dengan unsur-unsur Baleg dalam upaya percepatan pembentukan RUU tersebut,” ucapnya.

Sebelumnya, Baleg DPR menginisiasi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). RUU itu tidak dapat diselesaikan pada periode 2014-2019 karena perbedaan pendapat di parlemen dan publik.

Ormas keagamaan dan Fraksi PKS DPR adalah beberapa pihak yang menolak RUU tersebut. Mereka menuding RUU PKS melegalkan perzinaan.

Pada September lalu, RUU PKS berubah nama menjadi RUU TPKS. Sebanyak 85 pasal hilang dari draf undang-undang tersebut. Baleg DPR menyebut perubahan nama terjadi setelah RUU tersebut menuai banyak kritik.

Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Badan Legislasi (Panja RUU TPKS) DPR Willy Aditya memastikan perundangan itu tidak akan melegalkan praktik seks bebas serta perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Menurutnya, RUU TPKS fokus pada penanganan kekerasan seksual yang kehadirannya akan menjadi payung hukum bagi korban kekerasan seksual dalam memperoleh keadilan.

“Ini bukan RUU yang melegalisasi seks bebas, bukan melegalisasi LGBT,” kata Willy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (18/11).

Ia mengaku heran dengan langkah sejumlah pihak yang melempar opini negatif kepada RUU TPKS. Pasalnya, menurutnya, opini itu tidak memiliki dasar data yang jelas dan melupakan nasib korban yang kerap mendapatkan perlakuan tak adil dari undang-undang yang ada saat ini.

“Jangan kemudian kita terus-terusan terjebak dengan agitasi kosong politik yang mengaduk-aduk emosi kita yang seolah-olah undang-undang ini bejat. Kita lihat siapa yang sebetulnya bejat,” ujar Willy.

Lebih lanjut, Willy menjelaskan RUU TPKS tak mencantumkan persetujuan seks atau sexual consent.

Menurutnya, RUU TPKS berbeda dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, yang mencantumkan soal sexual consent.

“Itu mispersepsi, nanti teman-teman bisa lihat, kita tidak memuat sexual consent sama sekali,” kata dia.

Sebagai informasi, Baleg DPR akan memutuskan nasib RUU TPKS pada akhir bulan ini, tepatnya 25 November 2021. RUU TPKS saat ini masih dalam penyusunan naskah.

Sebelumnya, Willy berharap, RUU TPKS bisa segera disahkan menjadi rancangan regulasi atas inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR.

“Kami di Baleg dalam rangka penyusunan naskah RUU TPKS, itu sudah berproses dan kami anggap sudah cukup lah ya. Ini masih panja [panitia kerja] sekarang, kami akan putuskan di Baleg pada 25 November dan semoga bisa dibawa ke Rapat Paripurna terdekat,” kata Willy, Selasa (9/11).

Politikus Partai NasDem itu juga menyampaikan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan lebih dari 100 organisasi terkait RUU TPKS.***

Tinggalkan Balasan

Next Post

Saatnya Mengkalibrasi Arah Kiblat, 29 November 2021 Nanti Nadir Ka'bah

Sel Nov 23 , 2021
428 Pekanbaru (Riaunews.com) – Pada pekan keempat November 2021, sejumlah fenomena antariksa diprediksi bakal terjadi, termasuk Nadir Ka’bah. Dilansir situs […]
%d blogger menyukai ini: