Jakarta (Riaunews.com) – Pernyataan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sangat menohok setelah diperiksa oleh Direskrimum Polda Jawa Barat, pada Rabu (16/12/2020).
Apa yang disampaikan sangat masuk akal, dalam mengurai cikal-bakal pelanggaran protokol kesehatan (prokes). Awal terjadinya gonjang-ganjing karena pernyataan diskresi Menko Polhukam Mahfud MD dalam penyambutan Habib Rizieq Shihab (HRS) di Bandara Soekarno-Hatta.
Apa yang terjadi saat ini merupakan rentetan imbas dari pernyataan Mahfud MD yang memberikan diskresi soal kerumunan dalam penyambutan HRS di bandara Soekarno-Hatta.
“Kejadian ini perlu didalami untuk mendapatkan kebenarannya, kenapa Mahfud MD punya niat memberikan diskresi kerumunan dalam penyambutan HRS di Bandara Soekarno-Hatta pada 10 Oktober 2020,” ungkap pengamat politik Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F. Silaen di Jakarta, Kamis (17/12/2020), kepada Riaunews.com melalui keterangan tertulis.
Sejalan dengan pernyataan Ridwan Kamil pasca diperiksa Polda Jabar, lanjut Silaen, seharusnya sejak awal tidak boleh diizinkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, akibatnya dua gubernur diperiksa dan ada juga yang sudah Kapolda yang dicopot terkait kerumunan HRS.
“Dan itu karena ulahnya Mahfud MD yang berujung polemik politik,” tuturnya.
Publik-pun menduga-duga Mahfud MD sedang bermain politik dua kaki, di mana salah satunya demi mendapat simpati dan dukungan pendukung HRS dan FPI.
“Ini pelajaran yang berharga sekali agar pejabat tidak sembarangan berkomentar karena dapat menimbulkan multi interpretasi di lapangan. Pernyataan Menko Polhukam itulah yang membuat penegak hukum ragu bertindak, karena awalnya sudah diberikan diskresi,” papar Silaen.
Menurut alumni LEMHANAS Pemuda 2009 itu, polisi juga harus memeriksa Mahfud MD atas pernyataannya itu. Seperti pernyataan Ridwan Kamil, jadi bukan hanya gubernur, walikota dll jadi korban atas pernyataannya Menko Polhukam.
“Agar polemik ini tak berkepanjangan maka demi rasa keadilan masyarakat equality before the law, maka Mahfud MD juga harus diperiksa atas pernyataan yang menjadi kontroversial tersebut. Apa ada negosiasi di balik layar terkait kerumunan dalam penyambutan HRS, sehingga Menko Polhukam memberikan diskresi, padahal masih status PSBB,” lanjutnya.
Persoalan penegakkan hukum ini harus dirunut agar menemukan titik terang, ujung pangkal persoalan yang menimbulkan dis-stabilitas politik dan keamanan yang terjadi diberbagai daerah.
“Persoalan begini tak akan terjadi apabila pejabat lebih hati-hati dalam berkomentar, tidak main politik dua kaki, ini dampak sosialnya, TNI-Polri jadi repot karena ketidak-tegasan pejabat pemerintah soal kerumunan, karena ingin mendapatkan simpati FPI tapi berujung petaka,” ujar Silaen.
Mungkin Mahfud MD tak menyangka/mengira akan terjadi polemik yang begini besar diseputar kerumunan yang dilakukan HRS.
“Siapa yang salah kalau sudah demikian adanya. Polisi kini sibuk memeriksa orang yang terindikasi melakukan perbuatan melanggar protokol kesehatan petamburan HRS dan Megamendung-Bogor, tapi tidak ketika penyambutan HRS dibandara Soekarno- Hatta,” tambahnya.
Silaen sekali lagi menekankan, bicara rasa keadilan publik maka Mahfud MD harus diperiksa terkait kerumunan HRS tersebut. Kalau yang lain sudah diperiksa ada baiknya Mahfud MD diperiksa sebagai bentuk pembelajaran buat para pejabat, supaya kedepan para pejabat pemerintahan tak sembarangan berkomentar yang akhirnya dapat memantik gonjang-ganjing yang mengganggu keamanan.
“Pernyataan Mahfud yang berujung cilaka buat orang lain, ini akibat kecerobohan Menko Polhukam yang kurang antisipatif soal dampak turunan yang timbul akibat pernyataan dianggapnya baik tapi imbasnya buruk buat orang lain,” kritik Silaen.
“Keberanian gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tersebut harus diapresiasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan UU yang berlaku agar hukum itu tidak dilihat publik tebang pilih atau standar ganda,” tandasnya.***
