Jakarta (Riaunews.com) – Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menyampaikan wacana pelonggaran di rumah ibadah di tengah penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pandemi virus corona (Covid-19).
Ia menyampaikan hal tersebut saat beberapa anggota Komisi VIII DPR RI menyinggung pelonggaran PSBB. Namun, Fachrul menegaskan soal pelonggaran rumah ibadah tersebut masih dalam tahap pengkajian dan perencanaan.
“Misalnya relaksasi di sarana perhubungan, relaksasi di mal, nanti kami coba tawarkan juga ada relaksasi rumah ibadah. Belum kami ajukan, tapi kami sudah punya ide itu,” kata Fachrul dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kemenag, Senin (11/5/2020).
Fachrul menyampaikan rencana itu masih sebatas pembicaraan di internal Kemenag. Meski tak menyebut waktu, dia bilang akan mengajukan rencana itu ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Kepala Gugus Tugas Covid-19 Doni Monardo.
Mantan Wakil Panglima TNI itu menerangkan relaksasi di rumah ibadah akan dilakukan dengan tetap memerhatikan protokol pencegahan covid. Kemenag pun sedang menggodok bakal aturan relaksasi tersebut.
“Misalnya kita sepakat di masjid boleh salat jemaah, tetapi jemaah tidak boleh terlalu banyak, jarak antarorang lebih jauh dari aturannya, jarak antara saf lebih jauh dari aturannya, tetap memakai masker, misalnya sebelum masuk masjid melalui pemeriksaan,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah beberapa kali mewacanakan pelonggaran PSBB. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pelonggaran perlu dilakukan untuk mengembalikan perekonomian di masyarakat.
Kemudian hal itu disusul relaksasi transportasi yang diumumkan Menhub Budi Karya Sumadi. Mulai pekan lalu, beberapa golongan masyarakat diperbolehkan mengakses transportasi publik selama PSBB.
Selain itu, Kemenko Perekonomian pun ketahuan mengatakan tengah melakukan kajian skema pembukaan kegiatan ekonomi mulai Juni. Sebuah foto paparan kajian yang viral pekan lalu itu berisi beberapa fase atau tahapan pembukaan kegiatan-kegiatan ekonomi yang akan dilakukan selama Juni hingga Juli telah dikonfirmasi benar oleh kementerian tersebut. Diprediksikan juga, seluruh kegiatan ekonomi akan dapat berjalan normal pada akhir Juli atau awal Agustus.
“Bahwa yang beredar di masyarakat tersebut merupakan Kajian Awal Kemenko Perekonomian, yang selama ini secara intens melakukan kajian dan kebijakan Pemerintah menjelang, selama, dan pascapandemi Covid-19,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono melalui rilis yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (7/5).
Sebelumnya, bulan lalu, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyampaikan bahwa berdasarkan kajian Badan Intelijen Negara (BIN) penyebaran virus corona (Covid-19) akan mencapai puncak di Juli 2020.
Berdasarkan data yang dipaparkan Doni dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR yang dilakukan secara virtual dituliskan bahwa sebanyak 106.287 kasus akan tercatat di periode puncak itu.
“Puncaknya akhir Juni atau akhir Juli,” kata Doni yang juga Kepala BNPB itu dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR yang dilakukan secara virtual, 2 April 2020.
Masih berdasarkan pada kajian BIN yang dipaparkan Doni, kasus virus corona akan mengalami peningkatan setiap bulannya sebelum mencapai puncak, 1.577 di akhir Maret, 27.307 di akhir April, 95.451 di akhir Mei, dan 105.765 di akhir Juni.
Meskipun demikian, mantan Pangdam III/Siliwangi ini mengingatkan bahwa kajian BIN ini bisa tidak terjadi bila langkah-langkah pencegahan terus dilakukan.***
Eksplorasi konten lain dari Riaunews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.