Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Jakarta (Riaunews.com) – Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan kebutuhan minyak goreng di Indonesia sekitar 280 juta liter pada Februari 2022, namun yang terpenuhi baru hampir sepertiga atau sekitar 63 juta liter.
“Sebenarnya stok minyak goreng tidak ada masalah, yang terjadi permasalahan ini adalah penyesuaian harga dua minggu kemarin,” kata Lutfi dikutip dari Antara, Jumat (18/2/2022).
Dia mengatakan penyesuaian harga yang erat kaitannya dengan distribusi barang itu menjadi alasannya ke Kota Makassar untuk mencek distribusi kebutuhan konsumsi masyarakat.
Menurut dia, untuk barang khususnya minyak goreng di Makassar persediaannya ada, tapi dalam bentuk minyak curah dengan harga menuju Rp 11.500 per liter sesuai ketentuan pemerintah.
Mengenai masih sulitnya menemukan minyak goreng kemasan premium di lapangan, Lutfi mengatakan dua pekan ke depan distribusi minyak goreng akan kembali normal.
Minyak goreng masih mahal
Sebagaimana diketahui, polemik harga minyak mahal belum juga terselesaikan hingga saat ini. Mahalnya minyak nabati ini jadi ironi di Indonesia, mengingat negara ini merupakan produsen sawit terbesar di dunia.
Program minyak murah pemerintah justru menimbulkan masalah baru, yakni kelangkaan. Padahal subsidi yang dikeluarkan pemerintah tidak sedikit, mencapai Rp 3,6 triliun.
Di berbagai daerah masyarakat justru mengeluh kesusahan mendapatkan komoditas tersebut. Di ritel modern contoh, rak-rak yang biasanya jadi etalase produk minyak goreng, lebih sering terlihat kosong.
Setali tiga uang, pedagang pasar tradisional maupun warung-warung juga mengaku tak menjual minyak goreng murah sesuai program pemerintah. Kalaupun ada stok minyak goreng, itu pun masih dibanderol dengan harga mahal.
Operasi pasar minyak goreng murah Rp 13 ribu per liter sesuai harga eceran tertinggi (HET) pemerintah itu digelar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan komoditas minyak goreng yang semakin langka dan harga yang terus melambung hingga di atas Rp 20 ribu per liter.
Dikutip dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPN), mahalnya minyak goreng hingga menembus di atas Rp 20.000 per liter tidak merta terjadi dalam waktu singkat.
Dilihat dari pergerakan harga di PIHPS, kenaikan minyak goreng sebenarnya dilakukan para produsen secara bertahap sejak akhir Oktober 2021.
Pada September 2021, harga minyak goreng masih berada di kisaran Rp 14.000 hingga Rp 15.000 per liter. Baru pada akhir Oktober 2021, harga mulai naik di kisaran Rp 16.000 per liter.
Sebulan setelahnya atau di akhir November, harga minyak goreng sudah berada di level Rp 17.000 per liter, dan hingga di ujung tahun atau di 31 Desember 2021 harga minyak goreng Rp 18.000 sampai Rp 19.000 per liter.
Tren kenaikan harga minyak goreng secara bertahap oleh produsen berlanjut hingga tahun 2022. Di beberapa daerah, harga minyak goreng bahkan menembus Rp 25.000 per liter, seperti yang terjadi di Gorontalo, provinsi yang sebenarnya juga jadi sentra perkebunan kelapa sawit.
PIHPS sendiri merupakan situs resmi yang dikelola Bank Indonesia (BI) yang memberikan acuan harga bahan pangan, terutama sembako, dari berbagai pasar di berbagai daerah Indonesia secara real time.
Sumber data pada situs ini merupakan survei langsung dari 82 kota/kabupaten sampel inflasi IHK. Data di dalam PIHPS Nasional mencakup data harga di pasar tradisional untuk 10 komoditi pangan dengan 21 varian yang cukup dominan dikonsumsi masyarakat dan merupakan komoditas yang menjadi sumber inflasi pangan.
Kritik Faisal Basri
Dikutip dari Kontan, Ekonom senior Faisal Basri menyebut kisruh minyak goreng yang terjadi saat ini hingga membuat kelangkaan ketersediaannya terjadi lantaran kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sendiri.
Adanya kebijakan yang kurang tepat membuat penyerapan CPO yang tadinya didominasi oleh industri pangan termasuk minyak goreng, kini bergeser ke industri biodiesel. Hal tersebut lantaran adanya kebijakan B20.
Produsen CPO dinilai akan lebih memilih menjual CPO mereka ke perusahaan biodiesel ketimbang perusahaan minyak goreng, lantaran harga jual CPO ke pasar biodiesel domestik lebih tinggi dari dijual ke perusahaan minyak goreng.
Warga membawa minyak goreng yang dibeli saat operasi pasar minyak goreng di halaman pendapa Bakorwil Madiun, Jawa Timur, Selasa (15/2/2022). Operasi Pasar Minyak Goreng Murah bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebut menyediakan sekitar tiga ribu liter minyak goreng kemasan yang dijual dengan harga Rp 12.500 per liter dan setiap pemilik KTP mendapat jatah dua liter.
“CPO jual ke perusahaan minyak goreng harganya menggunakan harga domestik tapi kalau jual ke perusahaan biodiesel dapatnya harga internasional. Otomatis pilih (menjual ke) biodiesel, dan siapa itu yang buat seperti itu? Ya pemerintah. Jadi biang keladi yang bikin kisruh minyak goreng ini adalah pemerintah karena meninabobokan pabrik biodiesel,” tegas Faisal Basri dikutip dari Kontan.co.id.
Faisal menerangkan, pemerintah seharusnya dapat melakukan segala cara untuk mengatasi lonjakan harga CPO, misalnya dengan dana stabilisasi minyak goreng.
Namun pemerintah disayangkan tidak melakukan hal tersebut. Berbeda dengan industri biodiesel yang memperoleh subsidi yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS).
“Masa tidak rela Rp 20 triliun untuk stabilisasi harga minyak goreng, mengapa yang namanya perusahaan biodiesel dapat ratusan triliun dari tahun 2015 sampai 2021. Rp 7 triliun dana subsidi minyak habis tidak dilanjutkan. Pelit ke rakyat,” kata Faisal.
Menurut Faisal Basri, komposisi pengguna CPO dalam negeri industri pangan tahun 2019 sebesar 58,9 persen menurun dari tahun ke tahun hingga 2021 menjadi 48,4 persen.
Penurunan penggunaan CPO ke industri pangan diperkirakan masih akan berlanjut di 2022. Faisal Basri memperkirakan penurunannya menjadi 46,6 persen.
Berbanding terbalik dengan komposisi pengguna CPO di industri biodiesel yang pada 2019 hanya 34,5 persen kemudian naik dari tahun ke tahun hingga pada 2021 menjadi 40,1 persen. Kemudian di tahun ini diperkirakan masih akan naik menjadi 42,9 persen. Demikian juga di industri oleokimia yang terus naik dari 2019 hanya 6,6 persen menjadi 11,5 persen di 2021.
Lebih lanjut Faisal menjelaskan, alokasi dana BPDPKS sangat jomplang. Dimana alokasi dana BPDPKS dari Juli 2015 sehingga Desember 2021 untuk subsidi biofuel mencapai Rp 110 triliun atau 79,04 persen. Kemudian untuk peremajaan sawit rakyat hanya 6,6 ton atau 4,73 persen.
“Ini pemerintah, tidak ada keberpihakan ke rakyat. Ini dana rakyat 34 persen itu dari keringat rakyat. Siapa pengusaha pengusaha sawit itu ada 22 yang menikmati subsidi biodiesel,” ungkapnya.***
