Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Yogyakarta (Riaunews.com) – Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif alias Buya Syafii meninggal dunia pada Jumat pukul 10.15 WIB di RS PKU Muhammadiyah Gamping, Yogyakarta. Buya Syafii wafat pada usianya yang ke 86 tahun.
Buya Syafii rencananya akan dimakamkan di Pemakaman Husnul Khotimah yang terletak di Dusun Donomulyo, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo selepas waktu Salat Ashar nanti.
Buya Syafii sebelumnya juga sempat dirawat di rumah sakit karena terkena serangan jantung ringan pada akhir Maret lalu.
Semasa hidupnya, Buya Syafii dikenal orang sebagai seorang ulama moderat dan seorang sejarawan. Pria kelahiran tanah Minangkabau ini mengawali kariernya sebagai guru di sekolah Muhammadiyah di Lombok 1957 silam.
Ia juga tercatat menjadi Dosen Sejarah dan Kebudayaan Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada periode 1964-1969. Buya Syafii kemudian menghabiskan sekitar 27 tahun sebagai pengajar di IKIP Yogyakarta, ia mengampu sejarah Asia Tenggara hingga filsafat sejarah.
Buya Syafii juga meraih gelar doktornya dari Program Studi Bahasa dan Peradaban Timur Tengah, Universitas Chicago, AS, dengan disertasi: Islam as the Basis of State: A Study of the Islamic Political Ideas as Reflected in the Constituent Assembly Debates in Indonesia.
Buya Syafii kemudian menjajal kariernya di organisasi keagamaan Muhammadiyah pada 1995 silam dengan menjabat sebagai Wakil Ketua PP Muhammadiyah. Kariernya moncer saat ia menduduki pucuk pimpinan Muhammadiyah pada 1998-2000.
Dalam waktu dua tahun, Buya Syafii dinilai berhasil membawa Muhammadiyah ke jalur khittahnya. Keberhasilannya tersebut membuat para peserta muktamar Muhammadiyah kembali meminang Buya Syafii menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah 2000-2005.
Adapun setelah meninggalkan posisinya sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, ia kemudian aktif dalam komunitas Maarif Institute. Di samping itu, ia aktif menulis dan juga telah menuangkan pikirannya dalam bentuk buku.
Buya Syafii tercatat pernah menolak tawaran Presiden Joko Widodo sebagai Dewan Pertimbangan Presiden pada 2015.***
